- Ribuan massa aksi ARBI di Monumen Proklamasi Jakarta Timur mendesak calon Wakil Presiden pengganti Gibran bukan sosok yang bersikap anti-Islam
- KH Bachtiar Nasir menegaskan pemimpin nasional ke depan harus amanah, pro-rakyat, dan mampu mengakomodasi kepentingan umat secara adil
- Nama Hatta Rajasa dan Sufmi Dasco Ahmad mencuat sebagai figur yang dinilai memenuhi syarat teknokratis maupun politis untuk posisi Wapres
WartaPurwakarta - Ribuan peserta aksi Aliansi Rakyat Bersatu Islam (ARBI) yang memadati kawasan Monumen Proklamasi, Matraman, Jakarta Timur, pada Minggu, 15 November 2026, menyuarakan satu tuntutan utama: kursi Wakil Presiden yang bakal ditinggalkan Gibran harus diisi sosok yang tidak berseberangan dengan umat Islam.
Ketua Oversight Committee ARBI, KH Bachtiar Nasir, menyampaikan hal itu langsung dari atas mimbar di hadapan massa yang berjejal memenuhi lapangan sekitar monumen bersejarah itu. Ia menegaskan bahwa figur pemimpin nasional ke depan wajib memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan umat.
"Umat Islam memiliki andil dan saham sejarah yang besar dalam memerdekakan sekaligus menjaga Indonesia. Karena itu, kepemimpinan nasional ke depan wajib diisi sosok yang amanah, pro-rakyat, serta mampu mengakomodasi kepentingan umat secara adil," kata KH Bachtiar.
Senada dengan itu, mantan Ketua Umum Humanika sekaligus Sekretaris Jenderal Prodem, Andrianto Andri, yang telah hadir di Tugu Proklamasi sejak subuh, menyatakan bahwa siapapun yang nantinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto harus memiliki keselarasan kerja atau chemistry yang kuat dengan kepala negara.
Andrianto turut mengapresiasi penyelenggaraan ARBI sebagai forum konsolidasi organisasi kemasyarakatan Islam, yang menurutnya sempat mengalami penzaliman dan Islamofobia di era pemerintahan Joko Widodo.
"Presiden Prabowo saat ini telah kembali pada jalur konstitusi dengan mengakui bahwa seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam, memiliki kontribusi besar terhadap Republik Indonesia," ujar Andrianto kepada RMOL, Minggu, 15 November 2026.
Ia pun mendesak Prabowo untuk segera melakukan pembenahan di jajaran kabinet dengan menyingkirkan unsur-unsur yang ia sebut sebagai "virus Solo".
"Ke depan tidak boleh lagi terjadi praktik diskriminasi maupun kriminalisasi terhadap umat Islam, termasuk pembubaran organisasi tanpa melalui proses pengadilan yang sah," pungkasnya.
Di tengah bergulirnya bursa nama calon pengganti Gibran, dua figur mengemuka dalam perbincangan para peserta aksi. Pertama adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Ketua Majelis Penasihat PAN 2024-2029, Hatta Rajasa, yang dinilai memenuhi kriteria dari sisi kapasitas teknokratis maupun pertimbangan politis. Kedua, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ikut disebut, dengan alasan rekam jejaknya yang dianggap dekat dengan umat Islam, antara lain melalui langkahnya menemui Habib Rizieq Shihab, serta sikapnya yang dinilai berlawanan dengan pengaruh lingkaran Solo.
Haidar Alwi Institute (HAI) merinci sejumlah faktor yang menjadi dasar penilaian kelayakan Hatta Rajasa. Dari sisi kesinambungan hubungan kerja, Hatta tercatat memiliki rekam jejak panjang bersama Prabowo sejak keduanya berpasangan pada Pilpres 2014. Kepercayaan itu kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tertanggal 2 Oktober 2026, yang menetapkan Hatta sebagai Wakil Ketua Wantimpres.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dari sisi pengalaman pemerintahan, Hatta dinilai memiliki rekam jejak eksekutif yang luas. Ia pernah mengemban jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, hingga Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pengalaman lintas kementerian itu dianggap relevan dengan fungsi Wapres dalam membantu presiden mengawal pelaksanaan program pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
Posisi Hatta yang berada di luar Partai Gerindra juga dipandang sebagai nilai tambah, karena diyakini mampu menjaga keseimbangan distribusi tanggung jawab politik di antara partai-partai koalisi pemerintah, seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN.
Aksi konsolidasi ARBI tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan sejumlah tokoh pergerakan.
Sumber: RMOL