- Ryaas Rasyid mendesak DPR dan MPR tetap memproses pemakzulan Gibran demi membangun preseden konstitusional
- Ryaas meminta seluruh fasilitas negara yang melekat pada Gibran dicabut jika kedudukannya tidak sah secara konstitusi
- Pernyataan disampaikan melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026
WartaPurwakarta - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid menuntut agar DPR maupun MPR tidak menghentikan proses pemakzulan terhadap mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini tetap disuarakan kendati Gibran telah menyatakan mundur dari kursi Wapres.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Ryaas dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, sebagaimana dikutip pada Kamis 19 November 2026. Dalam pandangannya, kelanjutan proses pemakzulan memiliki arti penting untuk menciptakan preseden konstitusional sekaligus menjamin kepastian hukum.
"Harus dilanjutkan. Jangan berhenti. Gibran dilantik oleh MPR, maka dia harus diberhentikan oleh MPR, bukan memberhentikan dirinya sendiri. Ini untuk membangun tradisi konstitusional," kata Prof. Ryaas.
Selain itu, akademisi tersebut juga mengingatkan perlunya pencabutan seluruh fasilitas negara yang masih melekat pada Gibran, mulai dari uang pensiun hingga pengawalan Paspampres.
"Kalau tidak sah secara konstitusi, berarti dianggap tidak pernah ada. Kalau diberi fasilitas, berarti diakui keberadaannya. Ini tidak boleh," kata Prof. Ryaas.
Prof. Ryaas turut menyerukan kepada seluruh elemen bangsa agar lebih peka terhadap perilaku kekuasaan dan tidak membiarkan konstitusi dipermainkan oleh pihak mana pun.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Bangsa ini harus membangun peradaban baru yang menghargai kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai patokan dalam mengelola kekuasaan," pungkas Prof. Ryaas.
Sumber: RMOL