Poin Penting
  • Prof. Ryaas Rasyid menilai Listyo Sigit Prabowo tidak mungkin menyadap Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan pribadi karena tidak memiliki ambisi politik
  • Ryaas menyebut pernyataan Kapolri yang membatasi pengguna hasil sadapan hanya pada LSP merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran
  • Ryaas meyakini hanya Jokowi yang memiliki pengaruh cukup besar untuk menggerakkan mantan Kapolri tersebut

WartaPurwakarta - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid angkat bicara terkait skandal penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Akademisi senior ini menampik pandangan bahwa LSP merupakan satu-satunya pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Prof. Ryaas menegaskan bahwa secara logika, LSP tidak memiliki motif pribadi untuk melakukan aksi tersebut tanpa dorongan figur yang lebih berkuasa.

"Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi," kata Prof. Ryaas Rasyid melalui YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026.

Pernyataan Kapolri yang menyebutkan LSP sebagai satu-satunya pengguna hasil penyadapan juga mendapat kritik tajam dari Prof. Ryaas. Ia menganggap sikap tersebut justru menghalangi upaya mengungkap fakta sebenarnya.

"Berhenti pada Listyo itu adalah pengkhianatan. Publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Publik punya logika sendiri," kata Prof. Ryaas.

Lebih jauh, Prof. Ryaas menyoroti jejaring kekuasaan serta sisa pengaruh politik dari rezim sebelumnya yang perlu ditelusuri secara menyeluruh. Menurutnya, satu-satunya sosok yang memiliki daya pengaruh cukup besar untuk menggerakkan LSP adalah Jokowi.

"Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?" kata Prof. Ryaas.

Menurut pandangannya, perkara ini melampaui urusan seorang mantan Kapolri semata. Kasus ini berkaitan erat dengan hak publik untuk memperoleh kebenaran soal dugaan operasi penyadapan yang menyeret institusi negara serta lingkaran kekuasaan.

Prof. Ryaas juga mengingatkan agar tidak ada upaya menutup perkara dengan membebankan tanggung jawab hanya kepada satu individu, sementara kemungkinan keterlibatan aktor lain belum diperiksa secara transparan.

"Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran," kata Prof. Ryaas.

Sumber: RMOL