- Sapma PP DKI Jakarta mengkritik penyadapan Presiden Prabowo Subianto
- Wapres Gibran tidak termasuk dalam target penyadapan
- Organisasi menuntut penyelidikan dan hukuman maksimal bagi tiga tersangka
WartaPurwakarta - Ketua Pengurus Wilayah Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (PW Sapma PP) DKI Jakarta, Johanes Geraldy Purba, pada Rabu 4 November 2026, mengecam dugaan penyadapan ilegal yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang terbuka.
Bareskrim Polri telah menamai tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Geraldy Purba menambahkan bahwa penyadapan tersebut diduga melibatkan penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS).
"Ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat telanjang dan brutal," ujarnya dalam pernyataan resmi. Ia juga menyoroti ketidakhadiran nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam daftar target, menanyakan motif di balik perbedaan perlakuan.
"Kami mencium aroma busuk skenario politik, publik tidak bodoh. Kenapa Presiden, para menteri, hingga pengusaha disadap, tetapi nama Wakil Presiden sama sekali tidak ada di dalam daftar target? Ada apa ini?" tegas Geraldy.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sapma PP DKI Jakarta menyampaikan empat tuntutan terkait kasus ini: pertama, mengusut semua pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual, penyandang dana, dan penerima manfaat data; kedua, menjatuhkan hukuman pidana maksimal kepada para pelaku sesuai peraturan yang berlaku; ketiga, meminta pemerintah, DPR, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan audit menyeluruh; keempat, mengajak mahasiswa, pemuda, dan kader organisasi untuk memantau proses penanganan hingga selesai.
Sumber: RMOL