Poin Penting
  • Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo menimbulkan sorotan Sarmuji
  • Sarmuji menilai tindakan penyadapan mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi
  • Ia mengusulkan pembahasan kembali RUU Penyadapan yang pernah masuk Prolegnas

WartaPurwakarta - Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta beberapa tokoh lain sebagai titik tolak bagi pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali regulasi penyadapan.

Menurut Sarmuji, penyadapan tanpa alasan yang sah tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak fondasi demokrasi karena menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat untuk menyuarakan pendapat atau berkomunikasi secara bebas.

Dalam pernyataannya di DPP Golkar pada Jumat, 6 November 2026, ia menegaskan: "Saya itu gak suka sadap, sukanya yang sedap-sedap aja." Sarmuji menyambut seriusnya perhatian Presiden Prabowo terhadap kasus ini, menambahkan: "Untungnya bahwa Presiden sangat serius memperhatikan tentang penyadapan ini. Kalau nggak, kita orang-orang akan takut berekspresi, orang bahkan akan takut berkomunikasi."

Ia juga memperingatkan bahwa rekaman audio yang diambil tanpa konteks dapat menimbulkan salah tafsir. Sebagai contoh, Sarmuji berkata: "Misalkan kita kan kadang-kadang ngolah gitu, ketemu kawan gitu, ‘oh, makin cantik saja kau,’ misalkan, itu kalau disadap didengar istri kan juga sedap itu. Contoh saja hal yang sangat sederhana." Selanjutnya ia menekankan pentingnya memahami latar belakang percakapan sebelum menilai isi rekaman: "Padahal dunia apa namanya audio itu kadang kan harus dilihat konteksnya juga, konteksnya bercanda. Tapi yang mendengarkan pasti nggak tahu kalau itu bercanda atau tidak dan macam-macam lagi."

Sarmuji menegaskan bahwa penyadapan tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran berat, terutama bila menyasar kepala negara: "Apalagi menyadap kepala negara itu pelanggaran yang sangat berat."

Mengenai kerangka hukum, ia mengingatkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pernah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Oh iya itu dulu sudah sudah pernah masuk prolegnas sebenarnya," ujarnya. Menurutnya, kasus ini menjadi momentum untuk mengkaji kembali regulasi tersebut sehingga proses penyadapan memiliki batasan dan prosedur yang jelas. "Ini momentum, momentum untuk memperbaiki regulasi kita ya," tutup Sarmuji.

Sumber: Pojok Satu