- Ahmad Khozinudin menilai mayoritas rakyat tidak khawatir jika status Cawapres Gibran dibatalkan MK
- Gugatan Denny Indrayana bersama 11 orang lainnya terkait syarat pendidikan Gibran akan disidangkan MK malam ini
- Khozinudin berbeda pandangan dengan Rocky Gerung dan Yusril Ihza Mahendra yang menilai potensi krisis politik jika gugatan dikabulkan
WartaPurwakarta - Pandangan bahwa kekacauan ketatanegaraan bakal terjadi apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimentahkan oleh Sastarawan Politik Ahmad Khozinudin. Pernyataan itu dikutip pada Rabu 30 September 2026.
Gugatan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 orang lainnya soal keabsahan syarat pendidikan Gibran menjadi sorotan ketika MK dijadwalkan menggelar kembali sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada malam hari yang sama.
Sikap tenang dari mayoritas masyarakat disampaikan Khozinudin sebagai bantahan terhadap proyeksi krisis yang sebelumnya dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menilai potensi gelombang krisis politik berskala luas akan terpicu manakala MK mengabulkan gugatan terkait ijazah Gibran.
Kekhawatiran serupa juga sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengaku sulit membayangkan serta cemas akan munculnya kebingungan ketatanegaraan apabila gugatan terkait syarat pendidikan dan keabsahan ijazah Gibran dikabulkan oleh MK.
"Mayoritas rakyat santai saja," kata Khozinudin.
Khozinudin menegaskan bahwa kekhawatiran yang disampaikan Rocky maupun Yusril tidak mencerminkan sentimen mayoritas masyarakat. Menurut dia, pencabutan status calon wakil presiden Gibran tidak bakal memicu gejolak di tengah publik.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Jadi tak ada rakyat yang khawatir saat Gibran dibatalkan status Cawapresnya," kata Khozinudin.
Sumber: RMOL