- Satgas Anti-Mafia Tanah menuntaskan 100 kasus dan menetapkan 151 tersangka sepanjang 2026
- Potensi kerugian negara senilai Rp5,77 triliun lebih berhasil diselamatkan dari lahan seluas 110 juta meter persegi
- Kementerian ATR/BPN merumuskan tiga langkah strategis guna membenahi sistem pertanahan nasional
WartaPurwakarta - Pencegahan kejahatan agraria dinilai menjadi tolok ukur utama keberhasilan penindakan sindikat tanah di samping pemidanaan para pelaku. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pesan Ossy tersebut disampaikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono. Dalam forum tersebut, evaluasi mendalam terhadap celah birokrasi yang kerap dimanfaatkan jejaring mafia tanah menjadi perhatian utama.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.
Guna membangun tata kelola yang lebih kokoh, Dirjen PSKP mengusung tiga agenda strategis pascapenyelenggaraan rakor. Pokok pertama menitikberatkan pada pemanfaatan proses hukum sebagai bahan introspeksi tata kelola, sehingga setiap penanganan perkara dapat dijadikan pelajaran untuk membaca pola kejahatan dan menutup kelemahan administrasi.
Langkah berikutnya adalah memperkokoh kepastian hukum dengan meningkatkan mutu basis data dan menjaga integritas aparatur. Hal ini direalisasikan lewat penyediaan informasi pertanahan yang presisi, mekanisme pelayanan yang transparan, serta percepatan digitalisasi demi memperketat keamanan data, mempermudah pelacakan rekam jejak, dan mendeteksi kejanggalan sejak tahap awal.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.
Adapun langkah pemungkas menyasar optimalisasi kerja sama lintas instansi penegak hukum secara teliti dan presisi dalam menyelesaikan perkara pertanahan.
“Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tuturnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan membeberkan hasil kerja Satgas Anti-Mafia Tanah. Dari total 120 target operasi (TO) pada 2026, sebanyak 100 kasus telah dirampungkan dengan menyeret 151 orang sebagai tersangka.
Operasi penindakan tersebut berdampak signifikan terhadap penyelamatan aset negara, mencakup tanah seluas 110.046.567 meter persegi dengan taksiran nilai potensi kerugian yang berhasil dicegah menembus lebih dari Rp5,77 triliun.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” tegas Hendra Gunawan.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional