- Satgas PKH menyerahkan Rp13,2 triliun dan 259.230,73 hektar lahan ke negara pada 6 Oktober 2026
- Total aset yang berhasil diamankan sejak pembentukan Satgas PKH pada Februari 2025 mencapai Rp52 triliun
- Dhona El Furqon menilai pencapaian tersebut bukti penegakan hukum yang efektif, dipimpin oleh Jaksa Agung Burhanuddin dan didukung oleh Jampidsus
WartaPurwakarta - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengembalikan dana sebesar Rp13.241.335.681.910,13 (sekitar Rp13,2 triliun) serta lahan seluas 259.230,73 hektar ke kas negara pada Selasa, 6 Oktober 2026. Penyerahan dilakukan di kompleks Kejaksaan Agung, dengan wakil Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri BUMN Raja Juli Antoni, sementara Presiden Joko Widodo Prabowo menyaksikannya.
Dana yang diserahkan berasal dari tiga sumber utama: denda administratif kehutanan sebesar Rp3,47 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan sebesar Rp1,53 triliun, serta penerimaan pajak yang mencapai Rp8,22 triliun.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025, upaya penyitaan telah menyelamatkan aset negara senilai total Rp52 triliun, setara sekitar tiga miliar dolar AS. “Total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun. Rp52 triliun sekitar 3 miliar dollar yang kita selamatkan,” ujarnya dalam pidato di Gedung Kejagung.
Direktur Mathla’ul Anwar Community Studies (MACS) Institute, Dhona El Furqon, memuji capaian tersebut sebagai bukti nyata penegakan hukum yang melampaui sekadar penjatuhan hukuman. “Ini merupakan penyelamatan keuangan negara yang sangat signifikan dan besar sekali. Ini bukan hanya rekor nominal Rp13,2 triliun, melainkan bukti keberhasilan penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada pemidanaan badan atau penjara, tapi juga pemulihan aset negara,” katanya dalam pernyataan Rabu, 7 Oktober 2026.
Dhona menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, proses penelusuran dan penyitaan aset korupsi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, berkat pendekatan sistematis serta penekanan pada tindak pidana pencucian uang. Ia menilai penyerahan aset triliunan rupiah ke kas negara memberikan sinyal kuat bahwa hukum tidak dapat dikalahkan oleh pelaku korupsi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. “Kinerjanya berupa setoran ke kas negara ini meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat melihat dampak langsung dari penegakan hukum untuk penyelamatan aset publik,” ujarnya.
Mengenai dinamika internal Kejaksaan setelah kasus yang menjerat Jampidsus Febrie, Dhona menegaskan bahwa lembaga tetap mempertahankan profesionalisme. “Itu wajar soal internal. Tapi jangan sampai lembaga ini kalah dengan oknum di dalam,” katanya. “Profesionalismenya dikedepankan. Kinerja penyitaan triliunan rupiah ini menunjukkan konsolidasi internal di Kejaksaan berjalan sangat efektif dan tidak terganggu dinamika di dalam maupun luar,” tambahnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia juga menyoroti peran kepemimpinan tegas Burhanuddin yang dipadukan dengan eksekusi teknis dan taktis oleh tim Jampidsus sebagai faktor utama kesuksesan. “Kepemimpinan yang tegas dan berani dipadukan dengan eksekusi yang sangat teknis dan presisi oleh Jampidsus adalah kuncinya. Sinergi ini menciptakan pola yang berani menembus tembok kekuasaan korporasi maupun penyalahgunaan di sektor strategis,” ujar Dhona, yang juga mengelola Pondok Pesantren Kimawar di Banten.
Penahanan aset bernilai tinggi, termasuk jet pribadi dan simpanan ratusan miliar rupiah, dipandang sebagai bukti Kejaksaan Agung beroperasi tanpa pandang bulu. “Menunjukkan Kejaksaan Agung bekerja tanpa pandang bulu dan tidak ada keraguan. Sita saja, ambil saja untuk negara. Ini menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional