Poin Penting
  • Sekjen DPP Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan mendesak Gibran mundur secara terhormat dari jabatan Wapres demi stabilitas nasional
  • Sopiyan menilai rencana Gibran menggugat ke PTUN tidak relevan dan hanya memperpanjang kegaduhan
  • Polemik bermula dari putusan MA pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah

WartaPurwakarta - Partai Gema Bangsa mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melepaskan jabatannya secara sukarela sebagai jalan keluar terbaik dari polemik ijazah yang dinilai kian menggerus perhatian publik. Imbauan tersebut dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan.

Sopiyan menekankan bahwa kepentingan nasional dan kestabilan negara seharusnya ditempatkan jauh di atas ambisi personal maupun kalkulasi politik sesaat.

"Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek," imbau Sopiyan dalam keterangannya dikutip redaksi di Jakarta, Rabu 11 November 2026.

Dalam pandangannya, perdebatan yang tak kunjung reda justru membuang energi masyarakat untuk perkara yang sudah diputus secara hukum. Kondisi semacam ini, kata Sopiyan, menuntut kematangan dan kelapangan dada dari kalangan elite politik supaya tidak berlarut menjadi kegaduhan tanpa ujung.

Sopiyan bahkan menyebut bahwa keputusan Gibran untuk menanggalkan posisi wakil presiden merupakan opsi paling bermartabat guna menjaga keutuhan bangsa.

"Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden merupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas," pesan Sopiyan.

Tak hanya soal pengunduran diri, politikus tersebut juga menyoroti niat Gibran untuk membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Sopiyan, upaya itu sudah kehilangan relevansi dan berisiko memperpanjang kontroversi yang tidak memberi manfaat bagi rakyat.

"Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri," ujar Sopiyan.

Ia turut mengingatkan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak semata bergantung pada aspek administratif atau pembelaan di meja persidangan. Kepercayaan moral serta penerimaan masyarakat luas, menurutnya, menjadi unsur krusial dalam keabsahan kepemimpinan seseorang.

"Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini," tegasnya.

Kontroversi seputar persyaratan pendidikan Gibran kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) pada Jumat 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Subhan Palal. Melalui putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran yang dipakai sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak memiliki keabsahan hukum.

Sebelum itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusannya pada Selasa 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah tamat SMA.

Kendati demikian, Gibran menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum lewat PTUN. Pernyataan itu disampaikannya usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya agar terus memperjuangkan persoalan tersebut di PTUN dengan menyertakan seluruh dokumen pendidikan.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung," kata Wapres Gibran kepada wartawan di Istana Wapres, Selasa 10 November 2026.

Sumber: RMOL