Poin Penting
  • Tomsi Tohir minta Pemda identifikasi dan kelola rantai pasokan komoditas utama
  • Pemda diminta koordinasi dengan Bulog dan pelaku distribusi untuk mengantisipasi kenaikan harga
  • Rapat menyinggung program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah

WartaPurwakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pemerintah daerah mengatasi rintangan dalam alur distribusi serta memperkuat kemitraan dengan wilayah pemasok guna menahan laju inflasi pangan. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digabungkan dengan pembahasan kolaborasi antar kementerian, Tomsi menegaskan bahwa otoritas daerah harus menguasai jaringan pasokan, termasuk mengenali pengepul besar bahan pokok di pasar.

“Oleh sebab itu, kita tidak hanya turun ke pasar tapi menguasai, memahami siapa sih pengepul-pengepul besar bahan-bahan pokok itu di pasar,” ujarnya saat memimpin pertemuan di Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa 3 November 2026.

Tomsi menyoroti lima komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni cabai rawit, cabai merah, beras, gula pasir, dan bawang merah. Ia mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap potensi kenaikan harga, terutama pada gula pasir dan bawang merah. Untuk beras medium, ia meminta pihak daerah memantau pergerakan harga dan menjalin koordinasi dengan Perum Bulog setempat.

Menghadapi tantangan cuaca dan gangguan distribusi, Tomsi meminta pemerintah daerah terus mencari alternatif. “Kalau memang tidak ada jalan lain silakan gerakan menanam, dan itu yang terbaik, kemudian pahami betul siapa yang menguasai distribusi seperti cabe dan lain sebagainya di daerah, siapa orangnya. Kemudian bila terjadi kesulitan segera pahami daerah terdekat yang mana championnya bisa dihubungkan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi berkelanjutan dengan pelaku distribusi serta daerah pemasok. Menurut Tomsi, rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin harus diikuti dengan tindakan konkret di lapangan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. “Ini menandakan apa? Kita berupaya terus bertanggung jawab terhadap masyarakat kita berkaitan dengan harga kebutuhan bahan pokok,” pungkasnya.

Selain isu pangan, pertemuan tersebut membahas kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN dalam program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tomsi mengingatkan agar inisiatif tersebut dimanfaatkan untuk memberikan kepastian hukum atas hak milik tanah.

Peserta rapat meliputi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional Hermawan, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Miftah Farid, serta perwakilan terkait lainnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional