Poin Penting
  • Pengamat Selamat Ginting membeberkan informasi penahanan enam perwira tinggi baru
  • Total jenderal yang ditahan berpotensi mencapai 10 orang terkait penyadapan Presiden Prabowo
  • Delapan saksi mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK

WartaPurwakarta - Pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menjerat lebih banyak perwira tinggi kepolisian. Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, mengungkapkan adanya kabar penahanan terhadap enam jenderal tambahan dalam perkara tersebut.

Keterangan itu dipaparkan Ginting saat berbicara dalam siniar Madilog di saluran YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu (18/11/2026). Menurutnya, jumlah tersangka dari kalangan petinggi korps baju cokelat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses hukum.

"Patut diduga akan ada perwira tinggi lain yang akan jadi tersangka. Informasi terbaru ada enam lagi yang ditahan," ujar Ginting dalam podcast tersebut.

Sebelum kabar penahanan enam perwira tinggi anyar itu mencuat, sejumlah nama jenderal telah lebih dulu dikaitkan dengan pusaran perkara ini, di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Jika informasi penahanan terbaru tersebut terkonfirmasi, maka jumlah perwira tinggi Polri yang mendekam di tahanan akan genap menjadi 10 orang. Kendati demikian, Ginting menekankan bahwa kabar ini tetap menuntut kepastian resmi dari aparat berwenang.

"Tentu ini harus diverifikasi lebih lanjut," tegasnya.

Demi membendung rumor liar di ruang publik, Ginting mendorong institusi kepolisian membuka penanganan kasus penyadapan ilegal ini secara gamblang. Transparansi dari pihak kepolisian dinilai krusial untuk memperjelas status hukum para petinggi yang diduga terlibat.

"Sehingga ini secara independen bisa mengonfirmasi apakah ada jenderal aktif lain yang menjadi tersangka," kata Ginting menambahkan.

Sensitivitas serta tingginya risiko pembongkaran kasus ini juga tecermin dari langkah delapan orang saksi yang telah resmi meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan proteksi tersebut dipandang sebagai penanda kuat besarnya tekanan dalam penuntasan perkara yang melibatkan jajaran perwira tinggi tersebut.

Sumber: Pojok Satu