- 9 hakim MK dilaporkan ke MKMK karena dugaan pelanggaran etik dalam perkara ijazah Gibran
- Laporan diajukan oleh Pian Andreo Halomoan Manurung, ketua Forum Mahasiswa Indonesia, dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
- Pengadu menuntut pembentukan tim pakar independen untuk menguji dugaan tekanan dan imbalan uang dari pemohon Denny Indrayana
WartaPurwakarta - Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi kini menjadi subjek laporan yang diajukan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengadu, Forum Mahasiswa Indonesia, menyerahkan dokumen laporan yang tercatat dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Ketua umum organisasi tersebut, Pian Andreo Halomoan Manurung, menegaskan bahwa fokus laporan bukan sekadar prosedur persidangan, melainkan menilai independensi hakim konstitusi.
Kuasa hukum pengadu, Saddan Sitorus, mengemukakan bahwa para hakim diduga memanfaatkan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menampilkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana, salah satu pemohon dalam perkara tersebut. Saddan menambah bahwa Denny Indrayana pernah mengumumkan sayembara yang menjanjikan imbalan uang bagi pihak yang dapat memperlihatkan ijazah Gibran. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Laporan Nomor 05/MKMK/L/10/2026, ia menyatakan:
"Sejak awal, salah satu Pemohon Denny Indrayana (Pemohon III) pernah mengeluarkan sayembara terkait untuk mempertunjukkan ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan iming-iming dan/atau imbalan sejumlah uang sehingga patut diduga Terduga Pelanggar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan iming-iming dan/atau imbalan dari Denny Indrayana (Pemohon III) dengan menggunakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertunjukkan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka kepada Denny Indrayana (Pemohon III)," ujarnya dalam sidang yang disiarkan di situs resmi Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Berdasarkan uraian tersebut, Saddan menilai adanya tekanan eksternal—baik dari publik, media, maupun kepentingan politik—yang berpotensi menggerus prinsip independensi hakim. Ia menegaskan bahwa isu ijazah keluarga Presiden Joko Widodo telah mendapat sorotan sejak 2023 dan berkembang menjadi perdebatan publik yang melibatkan media serta aktor politik. Menurutnya, proses persidangan terlalu cepat memasuki fase pembuktian tanpa penelaahan mendalam atas permohonan.
Saddan meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan penelaahan internal, melainkan membentuk tim pakar independen yang dapat bekerja sama dengan MKMK untuk memeriksa tuduhan pelanggaran etik secara objektif. Ia mengusulkan agar pemeriksaan mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang dikenal dengan Sapta Karsa Hutama.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pengadu juga menuntut adanya tindakan lanjutan terkait proses perkara, meski rincian permintaan tersebut belum diungkap secara lengkap dalam dokumen laporan.
Sumber: Pojok Satu