Poin Penting
  • Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menguji kemampuan MK membedakan kepastian prosedural dan kebenaran substantif
  • Yurisprudensi MK dalam kasus Orient Patriot Riwu Kore dan Pilwalkot Palopo menunjukkan diskualifikasi calon pasca pemungutan suara pernah terjadi
  • Persoalan inti bukan sekadar keberadaan ijazah, melainkan apakah syarat pencalonan sudah terpenuhi pada saat pendaftaran

WartaPurwakarta - Perkara yang tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi bukan sekadar sengketa biasa. Kasus ini berpotensi menjadi salah satu perkara yang justru menyisakan pertanyaan besar bagi catatan sejarah ketatanegaraan, bahkan setelah putusan dijatuhkan.

Secara kasat mata, pokok perselisihan ini menyangkut persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Namun substansi yang sesungguhnya tengah dipertaruhkan jauh lebih dalam, yakni apakah hukum pemilu masih sanggup menarik garis tegas antara kepastian prosedural dan kebenaran substantif manakala keduanya saling bertabrakan. Sembilan Hakim Konstitusi kini berada tepat di titik persimpangan itu.

Diskursus publik kerap menyederhanakan persoalan menjadi satu pertanyaan: apakah ijazah tersedia atau tidak. Padahal, yang lebih krusial secara hukum adalah status seorang calon pada momen pendaftaran. Ketika undang-undang mensyaratkan sesuatu, maka yang perlu diperiksa bukan semata eksistensi dokumen di hari ini, melainkan apakah syarat itu sudah benar-benar dipenuhi ketika calon mendaftarkan diri.

Persoalan waktu atau tempus menjadi kunci. Dokumen yang terbit belakangan bisa memiliki dua karakter berbeda. Pertama, ia mungkin hanya menegaskan fakta yang memang sudah ada sejak semula. Kedua, ia bisa dipersoalkan apabila justru menjadi landasan baru untuk menciptakan atau melengkapi status yang sebelumnya belum terpenuhi. Perbedaan ini bukan urusan administratif semata, melainkan menyentuh keabsahan pencalonan itu sendiri.

Kepastian hukum tentu tidak bisa diabaikan. Pemilu memerlukan batas waktu yang jelas, tahapan harus memiliki titik akhir, dan sengketa tidak boleh dibiarkan terbuka tanpa ujung. Negara mustahil terus hidup dalam ketidakpastian soal siapa yang sah mengisi jabatan publik.

Akan tetapi, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah berlalunya tenggat waktu mampu menyembuhkan cacat yang sejak awal bersifat fundamental? Bila jawabannya selalu mengiyakan, kepastian prosedural berisiko menjadi tameng bagi persoalan substantif. Sebaliknya, bila jawabannya selalu menolak, setiap tahapan pemilu tidak akan pernah benar-benar tuntas. Di antara dua kutub ekstrem inilah MK harus menemukan garis konstitusionalnya, dan garis itu mesti ditemukan melalui hukum, bukan tekanan politik.

MK sendiri bukan lembaga yang sama sekali buta pengalaman dalam menangani diskualifikasi calon setelah pemungutan suara berlangsung. Dalam perkara Orient Patriot Riwu Kore, Mahkamah pernah menggugurkan pasangan calon terpilih karena masalah kewarganegaraan serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Lebih dari itu, dalam perkara Pilwalkot Palopo melalui Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, persoalan syarat pendidikan menjadi elemen penting yang bermuara pada diskualifikasi calon dan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Dari sisi yurisprudensi, fakta ini menunjukkan bahwa syarat pencalonan bukanlah wilayah yang secara otomatis tertutup dari pemeriksaan setelah rakyat memberikan suaranya. Meski demikian, preseden tidak boleh diterapkan secara mekanis. Perkara Presiden dan Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional yang berbeda, dengan skala dampak yang juga berlainan. Oleh karena itu, MK dituntut menjelaskan secara gamblang mengapa preseden tertentu relevan untuk dirujuk, sekaligus mengapa perbedaan konteks tidak boleh dikesampingkan.

Sumber: RMOL