Poin Penting
  • Penetapan UM 2027 wajib berpedoman pada Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026
  • Kenaikan upah dihitung dari inflasi provinsi ditambah pertumbuhan ekonomi provinsi dikalikan indeks 0,5 hingga 1, lalu dibandingkan dengan hasil survei KHL 64 komponen
  • UMP dijadwalkan ditetapkan gubernur pada 21 November, sedangkan UMK menyusul akhir November agar berlaku per 1 Januari 2027

WartaPurwakarta - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mendesak pemerintah agar menjadikan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai landasan utama dalam menetapkan upah minimum (UM) 2027. Beleid tersebut, kata dia, sudah resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026 sehingga tidak ada alasan untuk menunda penerapannya meskipun peraturan pemerintah (PP) turunannya belum tuntas disusun.

Timboel memaparkan bahwa mekanisme penghitungan kenaikan UM dilakukan dengan menjumlahkan angka inflasi provinsi dan pertumbuhan ekonomi provinsi, kemudian mengalikannya dengan indeks dalam kisaran 0,5 sampai 1. Besaran indeks itu ditentukan oleh dewan pengupahan daerah masing-masing wilayah.

"Jadi, hitung saja berapa inflasi provinsi ditambah pertumbuhan ekonomi provinsi dengan indeks antara 0,5 sampai 1 yang ditentukan oleh dewan pengupahan daerah," ujar Timboel melalui gawai, Selasa (17/11/2026).

Hasil kalkulasi tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan bagi dewan pengupahan bersama bupati atau wali kota guna merumuskan rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang disampaikan kepada gubernur. Skema yang sama juga berlaku untuk pengusulan upah minimum provinsi (UMP).

Meski demikian, Timboel mengingatkan bahwa formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Pemerintah perlu turut memperhitungkan perkembangan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencakup 64 komponen sesuai ketentuan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Data 64 komponen itu, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, hingga tabungan, sudah tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS) dan harus diolah untuk mengetahui persentase kenaikannya.

"BPS punya data 64 item KHL di Permenaker 18/2020. Itu nanti dihitung berapa kenaikannya, mulai dari pangan, sandang, papan, hingga tabungan. Jadi disandingkan, survei KHL naiknya berapa persen, dibandingkan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi kali indeks," jelasnya.

Menurut Timboel, kedua hasil perhitungan itu wajib disandingkan. Angka yang lebih besar di antara keduanya, baik dari formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi maupun dari survei KHL, itulah yang seharusnya direkomendasikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan UM.

Terkait tenggat waktu, dia mengingatkan bahwa gubernur dijadwalkan menetapkan UMP pada 21 November, sementara UMK mengikuti pada akhir November. Jadwal tersebut perlu ditepati agar kebijakan upah baru dapat berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

"Oleh karena itu, dengan lahirnya UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengacu pada Pasal 139 ayat (1), maka langkah inilah yang wajib dijalankan oleh pemerintah dalam menetapkan upah minimum ke depan," ujarnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional