Poin Penting
  • Sidang pembuktian 30 September 2026 pukul 19.00 WIB
  • Kuasa hukum BW siapkan saksi dan ahli, termasuk “mystery guest”
  • Saksi klaim intervensi pejabat tinggi pada aturan pencalonan

WartaPurwakarta - Sidang pembuktian yang menelaah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dijadwalkan pada Rabu, 30 September 2026, pukul 19.00 WIB. Kuasa hukum Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, menyampaikan bahwa timnya telah menyiapkan sejumlah saksi serta pakar untuk memberikan keterangan dalam proses tersebut.

Bambang mengungkapkan keberadaan seorang saksi yang, menurutnya, memiliki informasi krusial namun belum berani tampil secara terbuka. “Yang paling menarik ini mesti di-spill, saksi yang luar biasa oke bagi kami, cuma dia tidak berani tampil. Kredibilitasnya tidak perlu disangsikan,” ujarnya melalui kanal YouTube pribadi pada hari yang sama.

Saksi yang disebut “mystery guest” diharapkan dapat mengonfirmasi fakta-fakta sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut pernyataan kuasa hukum, saksi tersebut menyoroti proses penerbitan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta menyiratkan adanya intervensi terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam keterangan yang akan diuji di sidang, saksi menuduh tiga pejabat tinggi menghubungi lembaga penyelenggara pemilu lewat telepon untuk mendorong penerbitan regulasi yang mempermudah pencalonan wakil presiden. Ia juga menuduh pihak pengawas pemilu diminta menahan tindakan tegas, serta upaya menutup rapor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap dugaan pelanggaran kode etik dalam penyusunan aturan pencalonan.

“Sebenarnya apa yang dikemukakan mistery guest ini membuat kita sangat terkejut. Begitu dalamnya tekanan yang dilakukan, intervensi terhadap penyelenggaraan pemilu,” kata Bambang.

Bambang menambahkan bahwa pejabat yang diduga melakukan intervensi memiliki kedekatan relasi dengan kepemimpinan terdahulu, dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk “electoral fraud”. “Ketika ada pasal selundupan untuk kepentingan salah satu peserta pemilu maka ini adalah tindakan terorizing. Keempat adalah ini proses electoral fraud, pelanggaran terhadap asas dan prinsip pemilu,” ujarnya.

Walaupun keberadaan saksi tersebut belum dipastikan hadir di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum tetap berharap keterangan dapat disampaikan. “Walaupun mistery guest ini tidak hadir di pengadilan tapi dia mau hadir di tempat kita dan memberikan kesaksiannya, ini sangat membantu. Mudah-mudahan nanti ada orang yang dibukakan pintu kesadarannya untuk ditampilkan di Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Sumber: RMOL