- Sidang dipimpin Hakim Eko Supriyanto dan ditunda hingga Senin, 2 November 2026
- Termohon II dari Kejaksaan tidak hadir karena belum menerima panggilan pengadilan
- Hakim menyatakan persidangan tetap berjalan jika salah satu termohon kembali mangkir setelah dipanggil secara patut
WartaPurwakarta - Sidang praperadilan yang diajukan Devi Taurisa ditunda setelah pihak Kejaksaan selaku Termohon II tidak hadir karena belum menerima surat panggilan dari pengadilan.
Persidangan dipimpin Hakim Eko Supriyanto, dengan Cecep Wahyu sebagai Panitera Pengganti dan Raden Addien Suherman sebagai Juru Sita. Dalam agenda tersebut, hanya Termohon I dari Polda Metro Jaya yang hadir.
Hakim Eko sempat menghentikan sementara jalannya sidang untuk menelusuri keberadaan serta proses pengiriman panggilan kepada pihak Kejaksaan. Dari pemeriksaan itu diketahui bahwa surat panggilan belum disampaikan oleh juru sita.
Karena persoalan tersebut, agenda persidangan tidak dapat diteruskan. Hakim Eko menyatakan akan menegur juru sita yang dinilai lalai menjalankan tugasnya.
"Ini nanti saya tegur langsung juru sitanya," kata Hakim Eko dalam persidangan.
Ia menilai penundaan tersebut mengganggu jadwal pemeriksaan perkara, terutama karena masih terdapat agenda perkara lain yang harus dijalankan.
Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 November 2026. Hakim Eko menegaskan, proses persidangan tidak akan terus tertahan hanya karena ketidakhadiran salah satu pihak.
Menurut dia, apabila pada sidang mendatang salah satu termohon kembali tidak datang setelah dipanggil secara patut, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku.
Kuasa hukum Devi Taurisa, Brian, mengapresiasi sikap tersebut. Brian yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum Laskar Prabowo 08 menilai ketegasan hakim penting agar persoalan administratif tidak kembali memperlambat perkara yang telah berlangsung lama.
"Kita sangat menghargai tindakan hakim ini yang akan menegur pihak panitera pengadilan yang lupa memberikan surat panggilan kepada Termohon dari Kejaksaan," ujar Brian, didampingi kuasa hukum lainnya.
Perkara praperadilan itu bermula dari laporan Devi Taurisa pada April 2017 terkait dugaan penipuan dan pemalsuan tanda tangan. Devi mempersoalkan penggunaan tanda tangannya untuk memberikan kuasa kepada seseorang yang disebut tidak pernah dikenalnya.
Pemberian kuasa tersebut berkaitan dengan keikutsertaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS serta tindakan yang berhubungan dengan pengagunan Hotel MaxOne.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dalam penyidikan perkara itu, Budi Santoso ditetapkan sebagai tersangka. Perkara kemudian dinyatakan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan atau P21.
Sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan, Budi Santoso mengajukan praperadilan. Permohonan tersebut dikabulkan sehingga penetapan tersangka terhadap Budi Santoso dinyatakan tidak sah dan penyidik diperintahkan menghentikan penyidikan.
Penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.
Devi Taurisa tidak menganggap putusan tersebut mengakhiri persoalan. Ia selanjutnya mengadukan hakim yang memutus perkara praperadilan itu kepada Komisi Yudisial atau KY.
Dalam pemeriksaan, KY menyatakan hakim tersebut terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Atas pelanggaran itu, KY menjatuhkan sanksi ringan berupa pernya
Sumber: RMOL