Poin Penting
  • Iqbal Themi menilai putusan MK menjadi pintu masuk menguatnya wacana pemakzulan Gibran
  • Respons partai politik di DPR disebut lebih penting daripada memperdebatkan isi putusan MK
  • Indikator utama adalah ada atau tidaknya pergeseran sikap fraksi di parlemen

WartaPurwakarta - Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah beralih dari ranah hukum ke ranah politik. Direktur SCL Taktika Konsultan sekaligus pengamat politik, Iqbal Themi, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka jalan bagi menguatnya kembali isu pemakzulan Gibran. Meski demikian, arah kelanjutan isu itu akan sangat bergantung pada posisi partai-partai politik di DPR.

"Putusan MK adalah pintu masuk, tetapi bukan mesin penggerak pemakzulan. Mesin politiknya tetap berada di DPR," ujar Iqbal kepada wartawan, Selasa 13 Oktober 2026.

Menurut Iqbal, karena itu, langkah respons partai politik saat ini dinilai lebih krusial ketimbang kembali memperdebatkan substansi putusan MK. Sejauh ini, belum ada partai yang secara terang-terangan tampil sebagai penggerak utama pemakzulan. Sebagian besar justru masih memilih mengkaji putusan, memantau perkembangan, menyerap aspirasi, atau belum menetapkan sikap resmi.

Iqbal menilai pilihan diksi seperti mengkaji, memonitor, mengalkulasi, dan berkomunikasi bukan sekadar bahasa normatif.

"Ini adalah bahasa kehati-hatian politik. Partai belum ingin menutup pintu, tetapi juga belum ingin menanggung risiko menjadi pihak pertama yang membuka pintu pemakzulan," katanya.

Menurutnya, situasi itu memperlihatkan partai tengah menjalankan strategic ambiguity atau ambiguitas strategis, yakni tetap membuka ruang terhadap dinamika opini publik tanpa segera mengambil posisi yang berisiko bagi hubungan dengan pemerintahan.

Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Namun, MK tidak memutus pemberhentian Gibran, sementara proses pemakzulan tetap memerlukan kekuatan politik di DPR.

Karena itu, menurut Iqbal, ukuran terpenting saat ini bukan seberapa ramai isu tersebut berkembang di ruang publik, melainkan apakah mulai ada pergeseran sikap fraksi di parlemen.

"Indikatornya sederhana, apakah mulai ada pergeseran sikap fraksi di DPR. Kalau tidak ada perubahan konfigurasi politik di parlemen, isu ini kemungkinan besar berhenti sebagai tekanan politik saja," katanya.

Sebaliknya, dinamika bisa berubah jika ada partai yang mulai menerjemahkan wacana tersebut menjadi sikap politik resmi.

"Begitu ada partai yang mengubah wacana menjadi sikap resmi, isu ini naik kelas. Dari kontroversi publik menjadi pertarungan politik di parlemen," pungkasnya.

Sumber: RMOL