Poin Penting
  • Penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir penyadapan dinilai tergesa-gesa
  • Mabes Polri didesak membongkar motif dan penyokong dana operasi penyadapan
  • Penyadapan terhadap kepala negara dinilai masuk ranah delik makar

WartaPurwakarta - Langkah Mabes Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) selaku pihak pengguna akhir atau *end user* data penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu tanda tanya. Simpulan aparat penegak hukum tersebut dinilai terlampau tergesa-gesa mengingat motif, tujuan, serta dalang penyandang dana operasi intelijen itu belum dibeberkan secara transparan.

Kritik tersebut disuarakan oleh pengamat hukum Muhammad Gumarang saat memberikan pernyataan kepada wartawan, Minggu 15 November 2026.

"Penyidik Mabes Polri sangat prematur menyatakan LSP sebagai 'end user' dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo," ujar Gumarang kepada wartawan, Minggu 15 November 2026.

Menurut Gumarang, kepolisian masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerangkan urgensi dilakukannya penyadapan terhadap kepala negara, termasuk peruntukan materi informasi yang telah dikumpulkan. Pelaksanaan penyadapan yang baru berlangsung pada era kepemimpinan Prabowo sebagai presiden juga menjadi sorotan, lantaran tindakan serupa tidak terjadi pada masa pemerintahan terdahulu.

"Penyidik juga belum mengungkapkan apa tujuan dan motif tersangka LSP menyadap Presiden Prabowo Subianto? Penyidik juga belum mengungkapkan siapa saja pemodal yang mendukung pendanaan terhadap operasi penyadapan tersebut?" beber Gumarang.

Pengungkapan motif dan sumber aliran dana dinilai krusial untuk memastikan aktor sebenarnya yang menerima sekaligus memanfaatkan data sadapan tersebut. Gumarang menekankan bahwa peluang keterlibatan pihak lain sebagai penerima utama hasil operasi masih terbuka lebar, namun belum tersentuh proses hukum yang tengah bergulir.

Di samping menyoroti penetapan status tersangka LSP, Gumarang mengingatkan adanya perbedaan dimensi hukum penanganan perkara bila korbannya adalah seorang kepala negara.

"Penyadapan terhadap Presiden Prabowo seharusnya diproses sebagai dugaan tindak pidana makar, sementara penyadapan terhadap korban lain masuk kategori penyadapan ilegal," pungkasnya.

Sumber: RMOL