- Dasco menyatakan dokumen pendidikan calon legislatif sudah diserahkan ke KPU saat proses pencalonan dan bisa ditelusuri publik
- Desakan transparansi ijazah anggota DPR menguat hingga muncul petisi dari masyarakat
- Pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 jo UU Nomor 7 Tahun 2023 mensyaratkan calon anggota DPR minimal tamat SMA atau sederajat
WartaPurwakarta - Tuntutan masyarakat agar ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka secara transparan kembali mengemuka belakangan ini. Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik memanfaatkan jalur Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengakses informasi terkait latar belakang pendidikan para wakil rakyat.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa setiap calon anggota legislatif telah menyerahkan dokumen persyaratan, termasuk bukti kualifikasi pendidikan, kepada KPU pada saat mendaftar sebagai caleg. Oleh karena itu, menurutnya, data tersebut seharusnya bisa diakses melalui lembaga penyelenggara pemilu itu.
"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut dilontarkan di tengah gelombang tuntutan yang semakin kencang agar anggota DPR membuka ijazah mereka, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Tuntutan ini bahkan diwujudkan dalam bentuk petisi yang mendesak keterbukaan riwayat pendidikan para legislator.
Dasco menekankan bahwa mekanisme administrasi pencalonan legislatif sejak awal sudah mewajibkan setiap caleg melampirkan berbagai dokumen persyaratan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan kata lain, informasi mengenai kualifikasi pendidikan anggota DPR bukanlah hal yang baru muncul setelah mereka resmi menjabat di parlemen.
"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," tegas Dasco.
Dari sisi regulasi, syarat pendidikan bagi calon anggota DPR tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Ketentuan itu menetapkan bahwa calon anggota DPR paling rendah harus berpendidikan tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang setara.
Persyaratan lain yang juga diatur meliputi usia minimal 21 tahun, berdomisili di wilayah Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia, serta keanggotaan di partai politik peserta pemilu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kendati demikian, upaya membuka dokumen pendidikan pejabat publik tetap harus memperhatikan regulasi tentang keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Akses masyarakat terhadap dokumen pencalonan perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami menekankan bahwa KPU merupakan lembaga yang dapat menjadi rujukan masyarakat untuk menelusuri informasi persyaratan pendidikan para anggota DPR RI ketika mengikuti proses pencalonan legislatif," tambahnya.
Dengan penjelasan ini, Dasco menegaskan posisi KPU sebagai salah satu kanal resmi yang bisa dimanfaatkan publik untuk melacak rekam jejak pendidikan anggota DPR sejak masa pencalonan mereka.
Sumber: INDOPOSCO - Politik