Poin Penting
  • Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai verifikasi ijazah tidak boleh hanya menyasar satu pejabat, tetapi harus mencakup anggota DPR, DPRD, menteri, hingga pejabat daerah
  • Sugiyanto mengusulkan pendekatan proporsional, yakni audit hanya terhadap pejabat yang ijazahnya bermasalah atau dimintakan pemeriksaan oleh masyarakat dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan
  • Sugiyanto menegaskan pemeriksaan ijazah harus bersifat objektif, independen, dan tidak dijadikan alat politik untuk menjatuhkan pihak tertentu

WartaPurwakarta - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai proses pemeriksaan keabsahan ijazah semestinya tidak terbatas pada satu figur pejabat negara saja. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berkembang menjadi isu berskala nasional.

Sugiyanto menyatakan bahwa perdebatan seputar ijazah tersebut seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk membuka diskusi lebih luas soal transparansi latar belakang pendidikan para penyelenggara negara di Indonesia. Belakangan, tuntutan agar ijazah anggota DPR diverifikasi secara terbuka terus menguat, mulai dari jenjang SLTA atau sederajat, termasuk Paket C, hingga tingkat S1, S2, dan jenjang pendidikan lainnya.

Akan tetapi, Sugiyanto menekankan bahwa tuntutan keterbukaan tersebut tidak sepantasnya hanya diarahkan kepada anggota DPR.

"Kebijakan yang sama perlu diberlakukan terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, perlu diperluas kepada para menteri dan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Sugiyanto, dikutip Rabu 18 November 2026.

Menurut Sugiyanto, prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta keadilan wajib dijadikan pijakan dalam menyikapi persoalan keabsahan dokumen pendidikan pejabat negara. Ia menjelaskan, ketika permasalahan ijazah seorang pejabat tinggi negara mampu memicu gejolak hingga menjadi persoalan ketatanegaraan, maka riwayat pendidikan pejabat publik lainnya pun layak mendapat sorotan serupa.

Meski begitu, Sugiyanto menyadari bahwa mengaudit ijazah seluruh pejabat publik secara bersamaan berisiko memicu kegaduhan. Oleh karena itu, ia mengajukan pendekatan yang lebih proporsional. Verifikasi atau audit cukup difokuskan pada pejabat tertentu yang ijazahnya terindikasi bermasalah, diduga tidak sesuai, atau menjadi objek permintaan pemeriksaan dari masyarakat dengan disertai alasan serta informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi alat untuk menyerang atau menjatuhkan seseorang karena kepentingan politik. Pemeriksaan harus berdasarkan prosedur yang jelas, objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Sugiyanto.

Sugiyanto juga mengakui bahwa pada setiap tahapan pencalonan maupun pengangkatan pejabat publik, sebenarnya sudah tersedia mekanisme administratif untuk memeriksa kelengkapan persyaratan pendidikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai contoh, memiliki kewenangan memverifikasi persyaratan calon dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, keabsahan dokumen pendidikan dapat dikonfirmasi melalui lembaga pendidikan, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang berwenang.

"Keadilan bukan berarti semua orang harus diaudit tanpa alasan, tetapi setiap orang yang memiliki persoalan dan dasar pemeriksaan yang jelas harus mendapatkan perlakuan yang sama," pungkas Sugiyanto.

Sumber: RMOL