- DPD RI bukan kendaraan politik dan tidak memiliki kewenangan mengusung pasangan calon presiden atau wakil presiden
- Dukungan sejumlah senator kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden merupakan sikap personal, bukan keputusan lembaga
- DPD RI memiliki 152 anggota dari seluruh provinsi yang bertugas memperjuangkan aspirasi daerah di level nasional
WartaPurwakarta - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan representasi kepentingan daerah dan secara konstitusional tidak memiliki wewenang untuk mengusung kandidat dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden. Pernyataan ini disampaikan merespons munculnya dukungan dari sejumlah senator terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden.
Sultan menjelaskan, dukungan tersebut sepenuhnya bersifat personal dan bukan cerminan keputusan resmi kelembagaan. Menurut dia, DPD RI yang beranggotakan 152 senator dari seluruh provinsi di Indonesia memang memiliki kekuatan besar dalam menyuarakan aspirasi daerah di tingkat nasional. Akan tetapi, kekuatan representasi itu tidak lantas memberi otoritas politik bagi DPD RI untuk ikut serta mencalonkan pasangan dalam kontestasi kepresidenan.
Dia mengungkapkan, kedekatan sejumlah anggota DPD RI dengan Dasco tumbuh dari relasi komunikasi dan persahabatan yang terbangun di lingkungan parlemen. Sosok Dasco pun dinilai memiliki keberpihakan kuat terhadap kepentingan daerah.
"Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga," kata Sultan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kendati begitu, Sultan mengingatkan agar dukungan dari kalangan senator tidak dimaknai sebagai sikap resmi institusi. Setiap anggota DPD RI, lanjutnya, memiliki hak penuh untuk mengekspresikan pandangan dan preferensi politiknya secara pribadi.
Secara tegas, Sultan menekankan bahwa kedudukan konstitusional DPD RI berbeda dengan partai politik. Lembaga ini mengemban tugas membawa suara daerah, bukan berfungsi sebagai organisasi politik yang berhak mengajukan pasangan calon pemimpin negara.
"Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan," tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sultan juga menyerukan pentingnya menjaga posisi serta fungsi DPD RI sesuai amanat konstitusi. Segala bentuk aspirasi maupun dukungan politik yang muncul dari para senator, menurutnya, tetap harus diposisikan sebagai sikap individu tanpa mengatasnamakan lembaga.
Bagi Sultan, kekuatan sejati DPD RI terletak pada kapasitasnya memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah di level nasional, bukan pada kepentingan politik praktis atau upaya menjadikan lembaga tersebut sebagai wahana meraih kekuasaan.
Sumber: INDOPOSCO - Politik