Poin Penting
  • Pengambilan sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan wajib dilalui pemohon sertifikat pengganti untuk mencegah penyalahgunaan
  • Pihak lain diberi waktu 30 hari sejak pengumuman untuk menyampaikan keberatan atas permohonan sertifikat pengganti
  • Hilangnya dokumen fisik sertifikat tidak menghapus hak atas tanah, dan pemegang sertifikat elektronik tetap dapat mengakses datanya melalui sistem

WartaPurwakarta - Warga yang mengalami kehilangan sertifikat tanah dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen pengganti ke Kantor Pertanahan (Kantah). Namun, proses ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemohon diwajibkan menjalani tahap pengambilan sumpah di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan pentingnya tahapan tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta pada Senin (18/11/2026).

"Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertifikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan," jelas Asnaedi.

Asnaedi memaparkan bahwa mekanisme sumpah ini dibutuhkan guna mengantisipasi kemungkinan adanya permohonan yang dilandasi keterangan palsu. Sebagai contoh, seseorang bisa saja menyatakan sertifikatnya hilang, padahal dokumen itu masih dikuasai pihak lain karena adanya hubungan hukum tertentu.

Selain kewajiban bersumpah, prosedur penerbitan sertifikat pengganti juga mencakup tahap pengumuman publik. Melalui pengumuman ini, pihak yang merasa keberatan diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan dalam kurun waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila keberatan tersebut dinilai memiliki dasar yang kuat, permohonan sertifikat pengganti dapat ditolak.

Dirjen PHPT menegaskan bahwa hilangnya wujud fisik sertifikat tidak secara otomatis menghilangkan hak seseorang atas tanahnya. Pada prinsipnya, penerbitan sertifikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen bukti hak yang sah, dengan tetap mengacu pada data pendaftaran tanah serta memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

Tidak hanya karena hilang, sertifikat pengganti juga bisa diterbitkan ketika dokumen asli mengalami kerusakan, misalnya akibat serangan rayap, musibah kebakaran, atau bencana banjir. Proses penerbitannya disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku berdasarkan kondisi dokumen masing-masing.

Bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat elektronik, kehilangan salinan cetaknya tidak menjadi persoalan besar. Data sertifikat tetap tercatat dan tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah, sehingga pemiliknya dapat mengakses maupun memperoleh kembali salinan dokumen sesuai ketentuan layanan sertifikat elektronik yang berlaku.

Asnaedi mengimbau seluruh pemilik tanah yang sertifikatnya hilang atau rusak agar tidak menunda pengurusan sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan.

"Jangan ragu mengurus sendiri sertifikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya," pungkasnya Asnaedi.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional