Poin Penting
  • Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mendesak pemda mengutamakan anggaran untuk pelayanan publik seperti lapangan kerja, pangan murah, kesehatan, dan pendidikan
  • Tomsi menyoroti lemahnya kapasitas fiskal daerah dan ketidakselarasan BUMD dengan potensi wilayah masing-masing
  • Kemendagri tengah menyiapkan rapor kepala daerah dengan indikator kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi

WartaPurwakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mendesak seluruh pemerintah daerah agar mengutamakan belanja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran daerah semestinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, khususnya membuka lapangan kerja, menyediakan pangan dengan harga terjangkau, serta meningkatkan mutu layanan kesehatan dan pendidikan.

Seruan itu disampaikan Tomsi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan tahunan tersebut mengangkat tema "Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan".

"Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ," katanya.

Tomsi turut menyoroti kondisi kapasitas fiskal di sebagian besar daerah yang dinilai masih lemah. Ia mendorong pemda bekerja lebih optimal dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengelola aset pemerintah dengan berpijak pada potensi dan target yang realistis. Menurut Tomsi, banyak BUMD daerah yang belum selaras dengan karakteristik wilayahnya.

"Dari analisa BUMD saja, masih banyak, daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana," terangnya.

Selain soal pendapatan, Tomsi juga menekankan perlunya peningkatan kualitas belanja daerah melalui evaluasi program secara cermat. Para Sekretaris Daerah diminta memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, alokasi anggaran yang proporsional, serta dampak yang dapat diukur. Program yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dari sisi output maupun outcome, perlu ditinjau ulang untuk kemudian dihapus atau diganti.

Tomsi menjelaskan bahwa orientasi belanja daerah perlu bergeser dari sekadar mengejar realisasi anggaran menuju pendekatan berbasis hasil yang terukur.

"Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran secara berkala," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar penyusunan program pembangunan daerah dilakukan secara kolaboratif dengan mempertimbangkan skala prioritas serta tetap mengacu pada program strategis nasional.

Di sisi lain, Kemendagri saat ini tengah merancang rapor kepala daerah sebagai instrumen evaluasi kinerja pemda. Sejumlah indikator yang menjadi acuan mencakup angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Nah, itu lagi kita susun, ya, dan nanti dari inspektorat akan membuat evaluasi daerah, ya, evaluasi daerah. Tolong ini juga supaya teman-teman anggarannya fokus ke sana, gitu loh. Jangan terbuang kepada hal-hal yang sia-sia," pungkasnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional