- Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen
- Program kesejahteraan sosial dan stabilitas harga dinilai memengaruhi persepsi masyarakat
- Pemerintah diminta menjaga konsistensi kebijakan dan mengutamakan kepentingan rakyat
WartaPurwakarta - Pengamat politik sekaligus Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, menyebut sejumlah program yang berhubungan langsung dengan kebutuhan warga menjadi faktor pendorong kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pernyataan itu disampaikan Heri saat menanggapi hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan tersebut mencapai 65,4 persen. Ia menyampaikannya di Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
“Berdasarkan temuan survei seperti dari Parameter Politik Indonesia, kepuasan masyarakat mayoritas ditopang oleh beberapa aspek konkret,” kata Heri.
Menurut dia, program kesejahteraan sosial menjadi salah satu unsur yang memengaruhi penilaian publik. Aspek yang mendapat perhatian antara lain bantuan sosial, layanan pendidikan, pemenuhan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pelayanan kesehatan.
Heri mengatakan berbagai program tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penerapannya turut membentuk pandangan warga terhadap kinerja pemerintah.
Selain layanan sosial, kemampuan pemerintah mempertahankan kestabilan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kebutuhan pokok juga dinilai berpengaruh. Kebijakan itu dianggap membantu menjaga daya beli masyarakat ketika kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian.
"Stabilitas Harga dan Ekonomi: Upaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan kontrol terhadap kebutuhan pokok dianggap cukup membantu daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," ujarnya.
Ia melanjutkan, agenda pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan swasembada menjadi bagian lain yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
"Langkah-langkah dalam pendekatan pemberantasan korupsi serta program mercusuar seperti ketahanan pangan dan swasembada turut mendongkrak citra positif," katanya.
Namun, Heri mengingatkan bahwa apresiasi terhadap program pemerintah perlu dibarengi pelaksanaan yang konsisten serta menghasilkan manfaat nyata. Menurut dia, kepuasan publik semestinya tidak hanya dipengaruhi oleh peluncuran program, melainkan juga hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Ia juga menilai angka kepuasan yang tinggi dalam survei tidak berarti pemerintah telah terbebas dari persoalan maupun tantangan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta munculnya oknum yang menyelewengkan kepercayaan publik selalu ada. Oleh karena itu, komitmen pemerintah Prabowo Subianto memasuki sisa waktu pengabdiannya harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Heri turut menyoroti perlunya pengelolaan perbedaan pandangan secara proporsional dan profesional dalam pemerintahan demokratis. Ia menyebut kritik serta evaluasi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang perlu disikapi secara konstruktif.
Selain itu, ia meminta para pemangku kepentingan dan masyarakat memahami bahwa pemerintah dapat menentukan pilihan politik melalui pertimbangan rasional untuk merespons kepentingan nasional dan perkembangan global.
"Karena itu, hasil survei kepuasan publik perlu ditempatkan sebagai salah satu indikator evaluasi pemerintahan. Pada saat yang sama, hasil tersebut menjadi pengingat agar setiap kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas," demikian Heri menambahkan.
Sumber: RMOL