Poin Penting
  • Surya Paloh menyatakan pemakzulan Gibran bisa ditempuh bila seluruh syarat konstitusi terpenuhi dan tidak ada jalan lain
  • MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang dipakai dalam Pilpres 2024
  • MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran kepada parlemen setelah menyatakan temuan itu tidak otomatis jadi dasar diskualifikasi

WartaPurwakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan sikapnya terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kian menguat di DPR RI. Menurutnya, langkah itu bukan sesuatu yang tertutup, sepanjang seluruh persyaratan konstitusional telah dipenuhi dan tidak ada opsi penyelesaian lain yang tersedia.

Paloh mengutarakan pandangan itu ketika menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam. Ia menekankan bahwa setiap keputusan mesti berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," kata Paloh.

Di sisi lain, Paloh mengaku tidak bisa menyambut polemik ijazah Gibran dengan perasaan senang. Baginya, situasi yang kini menjadi perhatian luas itu justru seharusnya memunculkan keprihatinan.

"Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita," jelasnya.

Paloh turut mengingatkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran telah mendapatkan amanat rakyat lewat Pemilu 2024 untuk menjalankan pemerintahan hingga 2029. Namun, di tengah masa pemerintahan yang baru berjalan sekitar dua tahun, persoalan dokumen pendidikan Gibran justru mencuat menjadi polemik politik yang serius.

"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," tutur Paloh.

"Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air," tambahnya.

Wacana pemakzulan itu sendiri bermula dari dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal. Lewat putusan itu, MA membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya sekaligus menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai syarat dalam Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan jenjang pendidikan minimal SMA. Meski demikian, MK menolak permohonan para pemohon karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang sah. MK juga menegaskan bahwa temuan tersebut tidak serta-merta menjadi landasan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

MK selanjutnya melimpahkan persoalan itu ke tangan parlemen. Kini, sejumlah anggota DPR di Senayan mulai bergerak dan berkonsolidasi untuk menjajaki kemungkinan ditempuhnya mekanisme pemakzulan terhadap Gibran.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional