Poin Penting
  • Syahganda menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran berjuang di PTUN
  • Pernyataan Yusril soal PTUN dinilai mencerminkan pandangan hukum Presiden
  • Gibran sebelumnya mengaku mendapat saran langsung dari Prabowo agar tetap fight di PTUN

WartaPurwakarta - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan perjuangan hukum terkait keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda justru menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut langkah Gibran ke PTUN sudah tidak relevan, bisa dibaca sebagai cerminan dari sikap Presiden terhadap persoalan tersebut.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," ujar Syahganda dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Lebih jauh, Syahganda menganggap mustahil Prabowo mendorong Gibran kembali menempuh jalur hukum, sementara Yusril selaku Menko yang membidangi urusan hukum telah menyampaikan pandangan yang bertolak belakang dengan langkah tersebut.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tegasnya.

Sebelumnya, Yusril menyatakan upaya Gibran membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui jalur PTUN sudah tidak memiliki nilai hukum yang berarti. Alasannya, putusan Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap sehingga pokok perkara yang sama tidak dapat digugat kembali melalui mekanisme hukum lain.

Di sisi lain, Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh saran langsung dari Prabowo agar tetap berjuang di PTUN dengan melampirkan seluruh dokumen pendidikan mulai jenjang SD hingga S1. Gibran juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyiapkan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran pada Selasa, 10 November 2026.

Sumber: RMOL