- Dosen Hukum Tata Negara serahkan permohonan kepada DPD pada 6 November 2026
- Usulan bertujuan menggelar Sidang Istimewa MPR guna membatalkan pelantikan Wapres Gibran
- Permintaan terkait Putusan MK No 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 dan MA No 742 K/TUN/2026
WartaPurwakarta - Dosen Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana, Teguh Satya Bhakti, mengajukan permohonan resmi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat 6 November 2026. Melalui kuasa hukumnya, ia menuntut agar DPD menggunakan hak inisiatif kelembagaannya untuk mengusulkan penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang membahas pencabutan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Permohonan tersebut mengaitkan langkah ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Teguh menegaskan bahwa tindakan ini merupakan wujud tanggung jawab akademik dan etika dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat dan pengawasan konstitusi.
Dalam paparan yang disampaikan, ia menyoroti kebuntuan politik yang sedang melanda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat perpecahan koalisi partai politik, yang mengakibatkan tidak berjalannya Lembaga Pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang‑Undang Dasar 1945. “Mengingat kondisi saat ini DPR RI mengalami kebuntuan politik akibat fragmentasi koalisi partai politik, yang menyebabkan tidak berjalannya Lembaga Pemakzulan yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945,” ujarnya.
Teguh berpendapat DPD perlu berperan sebagai katup pengaman konstitusi dengan mengajukan usulan resmi kepada MPR. Dalam dokumen permohonan, tiga tuntutan utama diajukan: pertama, DPD diminta menerima dan menindaklanjuti seluruh aspirasi ketatanegaraan yang diajukan; kedua, DPD diharapkan mengeluarkan keputusan atau rekomendasi resmi melalui sidang paripurna dan mekanisme kelembagaan yang ada; ketiga, DPD diminta mengajukan usulan resmi sekaligus memprakarsai penyelenggaraan Sidang Istimewa atau Sidang Paripurna Khusus MPR.
Jika sidang tersebut dilaksanakan, tujuan utama adalah membatalkan keabsahan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024‑2029, memberhentikannya, serta memulai prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang‑undangan terkait.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Tim yang mewakili “Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi” dalam penyampaian permohonan terdiri atas Dr. Bahrain, Marulitua Rajagukguk, Hincat Silalahi, Muhammad Ratho Priyasa, Suluh Utomo, Dinda Wulan Ariani, Abdul Rozak, Tamrin, dan Karsedi.
Sumber: RMOL