- UU Pemilu 2017 mengatur syarat pendidikan minimal bagi capres dan cawapres
- Survei SMRC tunjukkan Gibran unggul 29,7 % atas pesaing utama
- Proses pemakzulan diperkirakan memakan hingga empat bulan
WartaPurwakarta - Tekanan untuk menurunkan jabatan sekaligus memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari interpretasi Pasal 169 huruf r Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMK, atau institusi sederajat.
Kritik muncul karena frasa “berpendidikan paling rendah” dianggap diabaikan, diputar‑balik, atau dijadikan bahan manuver politik. Beberapa pihak mengusulkan bahwa jika kualifikasi SMA dapat dipertanyakan, maka gelar sarjana yang dimiliki Gibran pun dapat dianggap tidak sah. Pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik di tingkat nasional, terlihat dari pernyataan kelompok kepentingan, aksi mahasiswa, serta demonstrasi masyarakat yang menyoroti isu pendidikan Gibran.
Dampak politik tersebut diperkuat oleh data survei elektabilitas. Menurut simulasi terbatas oleh SMRC, Gibran mencatat dukungan tertinggi sebesar 29,7 %, mengungguli Agus Harimurti Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Survei Parameter Politik Indonesia menempatkannya pada posisi keempat dengan persentase 6,9 % dalam pertanyaan terbuka. Meskipun pemilihan presiden 2029 masih lama, hasil ini menempatkan Gibran sebagai sosok yang potensial menjadi lawan utama bagi partai‑partai yang bersaing.
Strategi politik yang menargetkan Gibran tidak lepas dari pengalaman sebelumnya dalam mendiskreditkan Joko Widodo sejak 2014. Beberapa contoh yang pernah dipakai meliputi kasus Tabloid Obor Rakyat, penyebaran foto di Facebook, tuduhan kelulusan palsu di Universitas Gadjah Mada, fitnah, pelanggaran Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sengketa ijazah palsu yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Jika proses pemakzulan dijalankan, perkiraan waktunya berkisar antara tiga hingga empat bulan. Proses pidana biasanya memakan tiga sampai dua belas bulan, sedangkan perkara perdata dapat berlangsung antara satu setengah tahun hingga lebih dari dua tahun. Di Mahkamah Konstitusi, tahapan peninjauan permohonan pemakzulan dapat mencapai sembilan puluh hari, dan keseluruhan rangkaian dari DPR, MK, hingga MPR diperkirakan tidak melebihi empat bulan. Selama periode tersebut, potensi ketegangan dapat memicu peningkatan kesiapsiagaan militer di Jakarta, dengan status siaga yang dapat berubah dari level tiga ke level satu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Secara keseluruhan, isu pemakzulan Gibran dipandang tidak dapat diselesaikan dalam hitungan hari, melainkan memerlukan proses hukum yang memakan waktu beberapa bulan, dengan konsekuensi politik dan keamanan yang masih harus dipantau.
Sumber: RMOL