Poin Penting
  • Tifatul Sembiring mendesak tim verifikasi 36 orang memeriksa seluruh dokumen calon wapres secara menyeluruh
  • Fraksi PKS mendapat masing-masing tiga kursi di tim verifikasi dan tim ad hoc
  • Pengajuan dua calon wapres merupakan kewenangan presiden sementara MPR menjalankan mekanisme pemilihan

WartaPurwakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring, mendesak agar proses seleksi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berlangsung secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sejalan dengan amanat konstitusi. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh persyaratan calon guna menghindarkan munculnya sengketa hukum maupun kontroversi pascapemilihan.

Tifatul menyoroti peran krusial tim verifikasi yang terdiri dari 36 anggota. Menurutnya, tim tersebut memikul tanggung jawab besar untuk memastikan keabsahan setiap dokumen pencalonan, mencakup ijazah, kelengkapan administrasi, hingga keterangan kesehatan. Seluruh proses pemeriksaan perlu dijalankan dengan saksama supaya legitimasi wapres yang terpilih nantinya tidak dapat digugat sebagaimana yang pernah menimpa Gibran.

"Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi," katanya dikutip Senin, 16 November 2026.

Dalam pembagian komposisi keanggotaan, Fraksi PKS memperoleh masing-masing tiga kursi di tim verifikasi maupun tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang. Siapa saja yang akan mewakili fraksi tersebut masih akan diputuskan melalui pembahasan internal. Adapun tim ad hoc mengemban tugas mengkaji regulasi serta menyusun ketetapan berkaitan dengan wapres terpilih.

Tifatul juga menjelaskan bahwa pengusulan dua nama calon wapres sepenuhnya menjadi wewenang presiden, sedangkan MPR berperan menyelenggarakan mekanisme pemilihan berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tahapan wajib dijalankan secara tertib dengan mengutamakan kepastian hukum dan ketelitian dalam aspek administrasi.

"Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi," pungkas Tifatul.

Sumber: RMOL