Poin Penting
  • Tiga terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta
  • Masing-masing wajib membayar uang pengganti Rp355,716.000 atas kerugian negara Rp2,492,640.000
  • Kejaksaan Subang belum memutuskan menerima atau menolak putusan hakim

WartaPurwakarta - Tiga terdakwa yang terlibat dalam penjualan lahan negara untuk proyek investasi PT VinFast Automobile Indonesia masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp200 juta. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Bandung membacakan putusan pada Senin, 5 Oktober 2026.

Identitas terdakwa meliputi Ipit Saripudin bin Ahwin (Alm), Unggul Sutrisno bin Sono, dan Qiki Khairul Abdi bin Tatang Abdul Kudus. Selain sanksi pidana, ketiganya diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp355.716.000 per orang, yang akan dipotong dengan dana yang telah disetorkan ke rekening Rencana Penggunaan Lelang (RPL) Kejaksaan Negeri Subang. Jika uang pengganti tidak dilunasi, masing-masing akan dikenai tambahan satu tahun penjara; apabila denda Rp200 juta tidak dibayar, hukuman kurungan selama 80 hari akan dijatuhkan.

Kasus bermula pada tahun 2024 ketika PT VinFast Automobile Indonesia mengakuisisi lahan seluas 15.579 meter persegi (sekitar 1,5 hektare) di Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Lahan tersebut termasuk fasilitas umum berupa jalan setapak dan saluran irigasi yang dikuasai negara, sehingga tidak dapat diperdagangkan. Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Noordien Kusumanegara, menjelaskan, "Tanah tersebut merupakan tanah negara yang tidak bertuan. Namun para tersangka diduga secara bersama-sama melawan hukum menjual lahan tersebut kepada pihak perusahaan."

Audit keuangan mengindikasikan kerugian negara mencapai Rp2.492.640.000 akibat transaksi ilegal tersebut. Noordien menambahkan, "Putusan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah yang merugikan keuangan negara. Kami berkomitmen menangani setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan." Ia juga menekankan peran persidangan, "Keberhasilan penanganan perkara ini juga tidak terlepas dari proses persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dalam memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan."

Kejaksaan Negeri Subang belum mengumumkan apakah akan menerima atau menolak putusan tersebut. Menurut Noordien, "Tim Penuntut Umum akan mempelajari putusan secara menyeluruh sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan. Sikap tersebut akan ditentukan dalam tenggang waktu yang telah diatur oleh undang-undang."

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi contoh dalam pemberantasan praktik korupsi terkait pengelolaan aset negara.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat