Poin Penting
  • Oknum wartawan Y, W, dan DS diduga menuntut Rp60 juta
  • Kepala SPPG Muhamad Mahpud menyerahkan Rp10 juta
  • Ketua FWJ Mustofa Hadi Karya (Opan) menilai kasus dapat mencoreng profesi jurnalis

WartaPurwakarta - Tiga orang yang disebut sebagai wartawan dengan inisial Y, W, dan DS dituduh memaksa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga Babakan, Kabupaten Bogor, Muhamad Mahpud, untuk menyerahkan uang hingga Rp60 juta. Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada Senin, 12 Oktober 2026, di sebuah kafe di Kota Bogor, sebagaimana tercantum dalam rilis resmi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia.

Dalam pertemuan yang hanya dihadiri oleh DS dan W, Mahpud mengaku menyerahkan Rp10 juta karena merasa tertekan oleh ancaman yang diterimanya. Menurut FWJ, DS dan W mengklaim bahwa mereka melaksanakan perintah Y, namun tuduhan tersebut masih harus diuji melalui proses hukum.

Mahpud menegaskan bahwa foto selfie yang menjadi bahan sengketa merupakan gambar lama yang diambil saat dirinya, karyawan, dan relawan SPPG sedang makan bersama di sebuah rumah makan. Ia menolak adanya hubungan khusus dengan relawan perempuan yang muncul dalam foto tersebut.

"Itu penggiringan opini mereka. Seakan-akan saya ada hubungan lebih dengan wanita relawan SPPG saya, padahal foto selfie itu terjadi ketika para karyawan dan relawan makan bersama," ujar Mahpud dalam keterangan yang dikutip FWJ Indonesia pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya—yang lebih dikenal sebagai Opan—menyatakan keprihatinannya atas dugaan intimidasi dan pemerasan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa organisasi telah menerima rekaman percakapan yang diduga memuat ancaman serta permintaan uang. Opan menambahkan, “Jadi harus ada efek jera untuk mereka.”

Opan menekankan bahwa bila tuduhan tersebut terbukti, tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik profesi jurnalisme. Sebelumnya, media juga menyoroti dugaan perilaku tidak pantas di lingkungan SPPG yang melibatkan Mahpud dan seorang relawan perempuan; Mahpud telah menjelaskan bahwa foto yang dipermasalahkan diambil sebelum perempuan itu menikah pada Januari 2026.

Kedua isu—perilaku tidak pantas dan dugaan pemerasan—harus ditangani secara terpisah dan objektif. Sementara dugaan perilaku tidak pantas memerlukan klarifikasi, dugaan intimidasi dan pemerasan harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian mengenai status hukum para pihak yang terlibat, dan prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung.

Sumber: Pojok Satu