- TII menyoroti belum tuntasnya pekerjaan rumah penegakan hukum dan perlindungan hak warga dalam dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran
- Terjadi lonjakan kasus pelanggaran kebebasan berpendapat serta insiden keamanan siber berdasarkan data SAFEnet
- Kepolisian dan sektor korporasi mencatatkan peningkatan jumlah aduan masyarakat paling signifikan ke Komnas HAM
WartaPurwakarta - Perlindungan terhadap kebebasan sipil serta kepastian hukum dinilai masih menjadi tantangan berat memasuki dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan tersebut dituangkan The Indonesian Institute (TII) dalam Laporan Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Evaluasi Tata Kelola Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial.
Peneliti Bidang Hukum TII, Afifah Fitriyani Oceanto, menggarisbawahi adanya tekanan nyata terhadap kebebasan warga dalam mengutarakan pendapat, di samping merosotnya jaminan rasa aman di dunia maya maupun ruang fisik.
"Kritik makin sering dihadapi dengan pendekatan keamanan. Ketika warga takut bersuara, pengawasan terhadap pemerintah ikut melemah, padahal setiap kebijakan berdampak langsung kepada warga," terang Afifah dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Merujuk data SAFEnet, jumlah laporan pelanggaran kebebasan berekspresi melonjak cukup tajam, dari 170 kasus pada 2024 menjadi 315 laporan pada 2025. Sebanyak 215 aduan berkaitan erat dengan peristiwa unjuk rasa kurun Agustus sampai September 2025. Di sisi lain, jeratan hukum menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tercatat mencakup 77 perkara.
Kerentanan publik kian diperparah oleh melonjaknya gangguan keamanan digital. Aksi peretasan, intimidasi, hingga doxing melejit dari 330 kejadian menjadi 907 kasus pada kurun waktu yang sama. Afifah memaparkan kerentanan berekspresi ini salah satunya tampak pada perkara Laras Faizati.
"Dalam laporan ini, The Indonesian Institute mengangkat kasus HAM baik di ranah daring maupun luring. Misalnya, kasus Laras Faizati menunjukkan betapa rentannya warga. Ia diancam melalui pesan pribadi setelah bersuara soal unjuk rasa Agustus 2025, kemudian ditangkap Bareskrim Polri pada 1 September 2025 dan didakwa penghasutan. Artinya, seseorang bisa berhadapan dengan negara sebagai terdakwa sekaligus sebagai korban teror," tambahnya.
Sorotan serupa diarahkan pada rekapitulasi laporan publik ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2024 sampai 2025. Aduan mengenai pelanggaran hak atas rasa aman mencatat kenaikan tertinggi hingga 26,9 persen, bergerak dari 212 ke 269 aduan. Sementara itu, keluhan terkait hak atas keadilan naik 13,9 persen dari 758 menjadi 863 laporan, diikuti kenaikan aduan hak atas kesejahteraan sebesar 9,6 persen dari 813 ke 891 berkas.
Terkait pihak terlapor, Korps Bhayangkara menjadi institusi yang paling kerap dilaporkan warga selama dua tahun berturut-turut. Aduan terhadap kepolisian naik 13,4 persen, dari 663 laporan pada 2024 menjadi 752 laporan pada 2025, angka yang merepresentasikan hampir separuh dari keseluruhan laporan terhadap tiga kelompok instansi. Di sisi lain, peningkatan laporan paling masif terjadi pada klaster korporasi, yakni melesat 40,8 persen dari 321 menjadi 452 laporan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Angka-angka ini bukan hanya statistik. Institusi yang paling dekat dengan warga dalam penegakan hukum justru yang paling sering dikeluhkan, dan ancaman terhadap hak warga juga datang dari pihak swasta, sehingga kewajiban negara untuk melindungi warga dari pelanggaran oleh pihak ketiga ikut diuji," tegas Afifah.
Afifah turut menyoroti ancaman fisik terhadap pembela HAM, seperti kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Serangan tersebut mengakibatkan korban luka berat pada bagian mata kanan.
Komnas HAM menilai aksi teror itu sebagai pelanggaran hak atas rasa aman sekaligus serangan langsung terhadap kerja-kerja pembela HAM. Dalam perkara tersebut, empat prajurit TNI telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 10 Juni 2026 dengan ganjaran hukuman 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun penjara, sebelum seluruh terdakwa akhirnya menempuh upaya hukum banding.
Sumber: RMOL