Poin Penting
  • Rencana pelaporan Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat keterangan pencalonan wakil presiden dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026
  • Laporan didasarkan pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHP.PNS/XIV/2026
  • Objek pelaporan mencakup surat penyetaraan nomor 9149 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019

WartaPurwakarta - Dugaan pemalsuan surat keterangan yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden oleh Gibran Rakabuming Raka bakal diadukan ke Bareskrim Polri pada Rabu, 7 Oktober 2026. Langkah hukum tersebut diprakarsai Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa melalui kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin.

Gugatan itu didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHP.PNS/XIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Khozinudin memaparkan bahwa pelaporan tersebut menyasar pihak pembuat dokumen sekaligus pihak yang menggunakannya.

“Objek yang dilaporkan Suket, pasal yang dilaporkan 391 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu terkait penerbitnya yakni Dikdasmen, kemudian ayat 2 itu yang menggunakan Suket tadi yakni Gibran,” kata Khozinudin di Bareskrim Polri.

Kendati perkara di MK diputus tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), Khozinudin menilai terdapat temuan krusial dalam pertimbangan majelis hakim, khususnya mengenai berkas pendidikan formal milik Gibran.

“Mahkamah (MK) telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA. Bahkan bukan hanya ijazah SMA, tidak pula memiliki ijazah SMK, tidak pula memiliki ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan,” jelas Khozinudin.

Khozinudin menambahkan, syarat administratif yang diserahkan Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden hanya mengandalkan surat keterangan bernomor 9149. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 6 Agustus 2019.

“Suket inilah yang kemudian dianggap sebagai standar penyetaraan pendidikan Gibran yang dianggap setara dengan pendidikan SMA,” pungkas Khozinudin.

Langkah pelaporan ini menyambung aksi sebelumnya. Pada Sabtu, 3 Oktober 2026, Khozinudin mewakili Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) serta Regas dari ormas Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) telah mendatangi Bareskrim Polri. Pihaknya mempermasalahkan muatan data dalam dokumen kelulusan tersebut yang dinilai perlu dibuktikan keabsahannya.

"Redaksi 'telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS', ini harus diselidiki, apakah benar," ujarnya.

Lantaran surat tersebut digunakan untuk melengkapi persyaratan resmi pencalonan, pelapor menuntut agar instansi penerbit maupun penggunanya diproses secara hukum.

"Jadi, yang menerbitkan kita adukan, yang menggunakan dokumen ini juga kita adukan," tandasnya.

Sumber: RMOL