- Wapres meninjau posko penanggulangan bencana di Lapangan Kantor Bupati Solok pada Jumat (25/9/2026)
- Gibran mendorong relaksasi cicilan perbankan Himbara dan PNM Mekaar bagi masyarakat terdampak banjir
- Pemulihan lahan pertanian dan pembersihan sarana umum diminta menjadi prioritas utama penanganan pascabencana
WartaPurwakarta - Wakil Presiden menuntut pemberian kelonggaran angsuran pinjaman bagi para korban banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya nasabah perbankan pelat merah serta lembaga pembiayaan pemerintah. Permintaan tersebut ia utarakan saat mengecek langsung Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok yang bertempat di Lapangan Kantor Bupati Solok, Jumat, 25 September 2026, demi memastikan tindakan darurat berjalan padu dan tanggap menjawab kebutuhan korban.
Dalam arahannya, Wapres menggarisbawahi bahwa operasi penanggulangan tidak boleh berhenti sekadar saat genangan air mulai surut. Tahapan rehabilitasi harus langsung bergerak dengan menyingkirkan endapan material sisa banjir supaya mobilitas warga kembali pulih.
"Penanganan tidak selesai saat air surut. Lumpur, pasir, batu, kayu, dan longsoran harus dibersihkan. Prioritas pembersihan material banjir di permukiman, jalan, jembatan, masjid, lahan pertanian, fasilitas umum," tegasnya.
Di samping pembersihan fisik sarana prasarana, kewaspadaan terhadap fluktuasi cuaca ekstrem serta potensi ancaman bencana lanjutan turut menjadi perhatian. Informasi perkembangan situasi atmosfer dinilai wajib diperbarui secara berkala dan diintegrasikan ke dalam skema koordinasi lapangan.
"Tingkatkan kewaspadaan hujan dan longsor susulan. Perkuat koordinasi dengan BMKG dan pastikan warga di area rawan menerima informasi yang mudah dipahami," pintanya.
Fokus penanganan pascatrauma bencana juga diarahkan pada sektor perkebunan dan pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian setempat. Percepatan rehabilitasi lahan tani dipandang krusial agar masyarakat dapat kembali mencari nafkah.
"Solok merupakan salah satu lumbung pangan untuk Sumbar dan Nasional, pemulihan lahan pertanian harus menjadi prioritas agar warga bisa kembali bertani," ungkap Wapres.
Wapres turut menaruh perhatian besar pada beban tanggungan finansial masyarakat yang memiliki kewajiban pembayaran berkala di bank-bank Himbara maupun Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Baginya, kompensasi atau kelonggaran penagihan wajib diberikan selama masa krisis berlangsung.
"Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekaar atau yang lainnya. Jadi, warga yang memiliki cicilan di bank Himbara mana pun, selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan," ujar Wapres.
Guna merealisasikan rencana tersebut, pemerintah daerah diinstruksikan segera mengumpulkan data warga yang membutuhkan fasilitas penyesuaian kredit agar penyalurannya tidak meleset.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Jadi warga tidak diberatkan. Ini nanti Pak Bupati, ya, mohon didata siapa saja warganya, sekiranya nanti membutuhkan bantuan restrukturisasi, nanti bisa kita penuhi," tegas Wapres.
Seluruh rintangan dan temuan kebutuhan mendesak yang tercatat di wilayah terdampak dipastikan dihimpun untuk dibawa ke tingkat pusat guna memperoleh petunjuk penanganan dari kepala negara.
"Semua kendala dan persoalan di lapangan akan saya laporkan kepada Bapak Presiden," pungkasnya.
Sumber: RMOL