- Integrasi data dinilai mampu memangkas anggaran dinas pemda sekaligus menyelaraskan proyek pusat dan daerah
- Kemendagri membuka akses SIPD agar kementerian dan lembaga lain dapat mengawasi perencanaan serta APBD secara berkala
- Mendagri mengingatkan pentingnya menjaga keamanan siber serta menghormati kewenangan data sektoral
WartaPurwakarta - Penyelarasan agenda pembangunan nasional dengan daerah dinilai bakal semakin kokoh berkat keterpaduan data antarkementerian dan lembaga lewat regulasi Satu Data Indonesia (SDI). Dukungan penuh tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang memandang kebijakan ini mampu menciptakan efisiensi nyata pada tata kelola birokrasi, terutama dalam menekan pos anggaran perjalanan dinas di daerah.
“Nah, kemudian ini jelas bermanfaat juga untuk daerah, karena daerah juga tidak perlu keluar banyak Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan macam-macam. Itu bisa mengetahui program-program pusat yang ada di daerah,” kata Tito saat menghadiri Sosialisasi UU SDI di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Keterbukaan akses informasi terpadu ini, menurut Tito, mempermudah jajaran pemerintah daerah merancang program kerja yang bertaut langsung dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebagai gambaran, proyek strategis pusat berupa pembangunan jalan nasional atau saluran irigasi primer dapat segera ditindaklanjuti daerah melalui penyediaan jalan provinsi serta jaringan irigasi sekunder hingga tersier.
Fungsi kontrol dari pihak pemerintah pusat pun ikut diuntungkan oleh integrasi ini. Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Kemendagri, berbagai kementerian dan lembaga kini dapat memeriksa dokumen perencanaan, postur APBD, sampai realisasi belanja daerah secara rutin setiap bulan. Pengawasan pembangunan pun dapat berjalan berkesinambungan sejak tahap perumusan awal hingga evaluasi penutupan tahun anggaran.
Kendati memberi sokongan penuh, Mendagri menitipkan sejumlah catatan krusial menyangkut tata kelola data. Ia mengingatkan pentingnya menghormati batas kewenangan sektoral milik masing-masing instansi guna menghindari tumpang tindih aturan hukum. Selain itu, benteng keamanan siber dan perlindungan materi data sensitif milik negara wajib dijadikan prioritas demi menangkal ancaman peretasan.
“Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentu mendukung sepenuhnya Undang-Undang Satu Data Indonesia,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Agenda sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional