Poin Penting
  • Mendagri meminta kepala daerah mengawal penetapan upah minimum 2027 melalui dialog tripartit
  • UMP harus rampung paling lambat 21 November 2026 dan UMK paling lambat 25 November 2026
  • Kemendagri akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman teknis bagi daerah

WartaPurwakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah, terutama gubernur, untuk memastikan proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 berlangsung tertib dan kondusif. Pesan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digabungkan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial, digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menekankan bahwa dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi kunci agar tercapai kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Ia menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerbitkan pedoman nasional yang menjadi rujukan daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan menyesuaikan pada kondisi serta karakteristik wilayah masing-masing.

Kepala daerah, lanjut Tito, perlu menggelar pembicaraan tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha. Melalui mekanisme itu, diharapkan tercipta formula pengupahan yang mampu mengakomodasi hak pekerja tanpa mengorbankan kelangsungan dunia usaha.

"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah guna mengawal seluruh tahapan penetapan upah minimum. Ia pun meminta jajarannya segera menyiapkan surat edaran yang memuat panduan teknis lebih rinci, termasuk mekanisme monitoring dan pengawasan.

"Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan tenggat waktu penetapan upah minimum di berbagai tingkatan. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan tuntas paling lambat 21 November 2026, lalu lima hari sesudahnya disusul penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus ditetapkan selambat-lambatnya 25 November 2026, dengan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota menyusul lima hari kemudian.

"Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik)," jelasnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional