Poin Penting
  • Mendagri menyatakan pendekatan interoperabilitas dalam UU SDI memungkinkan sistem data antarkementerian/lembaga saling terhubung secara otomatis
  • Keterhubungan data dinilai mempermudah pemda menyusun rencana pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi
  • Mendagri menekankan tiga hal penting dalam implementasi: menghindari benturan kewenangan, menjaga keamanan data sensitif, dan memperhatikan keamanan siber

WartaPurwakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa keberagaman sistem elektronik dan aplikasi yang digunakan oleh setiap kementerian serta lembaga negara selama ini menjadi tantangan tersendiri. Persoalan itu, menurutnya, kini dijawab oleh Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang mengusung prinsip interoperabilitas agar seluruh sistem data antarlembaga mampu saling terhubung dan melakukan pertukaran informasi secara otomatis.

Tito menyampaikan hal tersebut ketika mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia yang berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, pada Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa konektivitas data antarlembaga tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam merancang agenda pembangunan, mulai dari level desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Ada satu missing link [koneksi antardata K/L] di situ. Sehingga kalau kami berpendapat, satu data ini mungkin fokusnya di interoperabilitas itu," kata Mendagri.

Lebih lanjut, Tito menilai bahwa integrasi data antarkementerian dan lembaga melalui UU SDI akan meningkatkan nilai guna informasi, mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi pembangunan. Ia mencontohkan, data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), seperti angka inflasi dan pengelompokan desil, dapat disambungkan dengan data program dari sejumlah kementerian. Di antaranya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Pertanian (Kementan).

Seluruh data tersebut, lanjutnya, juga bisa dipadukan dengan data milik pemerintah daerah sehingga menghasilkan program dan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Kami melihat bahwa untuk memutus kesulitan-kesulitan itu, inilah pentingnya kita mengintegrasikan semua pemilik data. Ini diintegrasikan dalam satu sistem, yaitu Satu Data Indonesia," urainya.

Meski begitu, Mendagri menyoroti tiga aspek krusial yang harus dicermati dalam penerapan beleid tersebut. Pertama, potensi tumpang tindih kewenangan antar-K/L yang telah diatur masing-masing dalam peraturan perundang-undangan perlu diantisipasi. Kedua, proses pertukaran data harus dipastikan tidak mengancam keamanan negara, terutama menyangkut data yang bersifat sensitif. Ketiga, aspek keamanan siber (cybersecurity) wajib menjadi perhatian serius.

"Kami kira demikian, kami dari Kemendagri tentu mendukung sepenuhnya Undang-Undang Satu Data Indonesia," tutupnya.

Sejumlah pejabat turut menghadiri acara sosialisasi itu, antara lain Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan beserta jajarannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional