Poin Penting
  • Tommy Kurniawan meminta pemerintah tidak teralihkan dari penjagaan ekonomi oleh isu penyadapan Presiden Prabowo dan mundurnya Wapres Gibran
  • Legislator PKB ini menekankan keterkaitan erat antara stabilitas politik dan kepercayaan investor serta pelaku pasar
  • Otoritas fiskal dan moneter diminta memperkuat sinergi untuk melindungi UMKM serta menjaga nilai tukar rupiah

WartaPurwakarta - Legislator Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, mendesak pemerintah agar tidak kehilangan fokus dalam menjaga perekonomian nasional meskipun dua isu politik besar tengah mengemuka. Kedua isu yang dimaksud adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dinamika politik tentu menjadi perhatian, tetapi jangan sampai menyita perhatian pemerintah dari agenda utama menjaga perekonomian. Pemerintah harus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan investasi dapat berjalan normal," ujar pria yang akrab disapa Tomkur tersebut di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Menurut Tommy, kestabilan politik dan ketahanan ekonomi saling berkaitan erat dalam membentuk sentimen para pelaku pasar. Bila ketidakpastian politik terus berlarut tanpa penyelesaian, risiko yang muncul adalah merosotnya kepercayaan investor serta tertundanya rencana ekspansi dunia usaha yang seharusnya mampu membuka lapangan kerja baru.

"Investor tidak hanya melihat potensi keuntungan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, keamanan, dan kepastian regulasi. Pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa dinamika politik tidak akan mengganggu arah kebijakan ekonomi maupun keberlanjutan pembangunan," tegasnya.

Politikus yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa itu turut mengingatkan bahwa menjaga stabilitas ekonomi tidak bisa semata diukur dari indikator makroekonomi. Aktivitas sektor riil, kelancaran distribusi barang, serta daya beli masyarakat luas perlu diprioritaskan sebagai respons terhadap gejolak situasi nasional.

"Pemerintah tidak boleh hanya menjaga kepercayaan investor, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Jangan sampai dinamika politik berdampak pada dunia usaha, menghambat investasi, dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi," kata Tommy.

Tommy memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang dinilainya masih berhasil mengendalikan situasi keamanan dan menjaga kondusivitas nasional di tengah memanasnya suhu politik. Komunikasi publik yang terukur dari jajaran menteri bidang ekonomi serta penyelesaian polemik politik lewat jalur konstitusional dianggapnya menjadi kunci untuk meredam spekulasi di pasar keuangan.

"Pemerintah harus menunjukkan bahwa Indonesia tetap stabil, aman, dan memiliki kepastian hukum melalui koordinasi antarlembaga yang solid. Jangan sampai ketidakpastian politik berkembang menjadi ketidakpastian ekonomi," ucapnya.

Selain itu, Tommy meminta otoritas fiskal dan moneter, yakni Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia, untuk terus mengokohkan sinergi guna mengantisipasi fluktuasi nilai tukar rupiah maupun gejolak di pasar modal. Kesiapan instrumen mitigasi risiko ekonomi dipandangnya sangat krusial, terutama untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak tekanan eksternal maupun internal.

"Sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus terus diperkuat agar fundamental ekonomi kita tetap kokoh menghadapi tekanan. Perlindungan terhadap daya beli rakyat kecil dan keberlangsungan usaha UMKM harus menjadi fokus utama," pungkasnya.

Sumber: RMOL