- Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus pimpinan Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal
- Empat orang resmi ditetapkan sebagai tersangka termasuk Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan seorang berinisial SU
- Praktik intersepsi tanpa izin ini diduga menyasar Presiden Prabowo, pejabat negara, hingga pengusaha sepanjang kurun waktu 2025 sampai 2026
WartaPurwakarta - Dugaan intersepsi komunikasi secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta deretan tokoh nasional kini ditangani secara intensif oleh kepolisian. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto secara resmi menugaskan tim khusus di bawah komando Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin guna membongkar kasus tersebut secara menyeluruh.
Langkah strategis tersebut diambil institusi kepolisian menyusul merebaknya kabar bahwa praktik penyadapan tanpa izin telah menyasar kalangan pejabat tinggi negara sampai pelaku usaha.
Pengumuman pembentukan tim investigasi itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.
"Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," kata Trunoyudo.
Trunoyudo menegaskan bahwa proses investigasi dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan kehati-hatian sesuai koridor regulasi yang berlaku. Di samping itu, aparat berkomitmen membuka setiap perkembangan penyidikan ke ruang publik.
"Nantinya, hasil kerja tim akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan proses penanganan perkara ini," katanya.
Hingga pembentukan tim ini diumumkan, penyidik Korps Bhayangkara telah menetapkan empat orang tersangka. Tiga nama yang lebih dulu dijerat merupakan perwira Polri, yakni Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Satu nama baru yang menyusul menjadi tersangka adalah figur berinisial SU, yang status hukumnya dinaikkan seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Berbeda dari tersangka lain, penyidik tidak menahan SU karena pertimbangan riwayat kesehatan. Keempatnya disangkakan terlibat dalam serangkaian pelanggaran berupa intersepsi ilegal di luar prosedur, akses tanpa hak, hingga pemusnahan dokumen elektronik. Porsi keterlibatan masing-masing tersangka saat ini masih ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Aktivitas penyadapan tanpa dasar hukum ini terindikasi telah berjalan sejak 2025 sampai 2026. Target operasi rahasia tersebut disinyalir mencakup banyak elemen, mulai dari figur politik, pejabat publik, pebisnis, pegiat pers, hingga tokoh organisasi massa dan pegiat LSM.
Penyidik mendapati bahwa tindakan penyadapan itu sama sekali tidak mengantongi dokumen permohonan penyidikan resmi, ketiadaan berkas laporan polisi, serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum resmi. Demi menghapus jejak digital pada Oktober 2026, para pelaku diduga memusnahkan rekaman data hasil intersepsi tersebut. Dalam konstruksi perkara, tersangka SU diduga bertindak selaku Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri yang meloloskan izin penyadapan liar tersebut.
Sumber: Pojok Satu