Poin Penting
  • Pengunduran diri sukarela Gibran berpotensi membebani anggaran negara karena hak pensiun dan fasilitas mantan wapres
  • Pemberhentian tidak hormat memiliki konsekuensi berbeda termasuk pencabutan hak pensiun
  • Mekanisme pemberhentian presiden atau wapres diatur ketat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945

WartaPurwakarta - Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena dampak finansialnya terhadap kas negara. Isu tersebut mencuat terutama menyangkut hak pensiun serta berbagai fasilitas yang melekat pada status mantan pejabat tinggi negara.

Prof Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, menggarisbawahi adanya perbedaan signifikan dari sisi hukum maupun keuangan antara pejabat yang memilih mundur secara sukarela dan pejabat yang diberhentikan melalui jalur hukum.

"Kalau mundur nanti kan dapat rumah, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Negara boros lagi kan. Dia jadi mantan Wakil Presiden," kata Suparji saat berbincang dengan Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Suparji, apabila seorang pejabat diberhentikan secara tidak hormat, implikasi hukumnya terhadap hak keuangan pascajabatan akan jauh berbeda. Salah satu konsekuensinya adalah hilangnya hak pensiun. Meski begitu, ia menegaskan bahwa segala akibat hukum tersebut tetap harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dasar pemberhentian yang sah secara hukum.

Dalam konteks ketatanegaraan, proses memberhentikan presiden maupun wakil presiden tidak bisa dilakukan hanya atas dasar pertimbangan politik semata. Prosedur tersebut diatur secara ketat melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang mensyaratkan keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.

Suparji pun menekankan urgensi kejelasan status jabatan Gibran agar ketidakpastian politik dan ketatanegaraan yang berlarut-larut dapat diredam. Selama wacana pengunduran diri itu masih berupa niat dan belum diwujudkan secara resmi, tidak ada konsekuensi hukum apa pun terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden.

"Paling murah dalam konteks tata negara itu ya dimundurkan (dipecat). Kalau mundur nanti kan dapat rumah, dapat tunjangan dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sumber: RMOL