- Nasionalisme Indonesia dipandang berlandaskan nilai religius dan antikolonialisme
- Viva Yoga mengaitkan pemahaman kebangsaan dengan pengalaman di MPR dan Empat Pilar Kebangsaan
- Konflik lahan tumpang tindih di wilayah transmigrasi diakui dan sedang ditangani kementerian
WartaPurwakarta - Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pada Selasa 3 November 2026 bahwa semangat kebangsaan Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari nasionalisme negara lain. Pernyataan itu disampaikan ketika ia menerima delegasi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di kompleks Kalibata, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Viva Yoga mengingat kembali masa aktifnya sebagai pengurus Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Ia menyebut bahwa pendidikan kebangsaan yang ia peroleh berasal dari Ahmad Dahlan Ranuwihardjo, salah satu pendiri HMI yang sering berkolaborasi dengan GMNI melalui pelatihan-pelatihan. Ranuwihardjo, menurut Viva Yoga, rutin mengundangnya untuk berdiskusi bersama tokoh‑tokoh yang dekat dengan Presiden Soekarno, termasuk Ruslan Abdul Ghani, sehingga memperkaya pemahamannya tentang nasionalisme.
Viva Yoga berpendapat bahwa tiap bangsa mengembangkan bentuk nasionalisme yang dipengaruhi oleh sejarah dan nilai‑nilai masing‑masing. Ia mencontohkan negara‑negara dengan kebijakan ekspansionis yang kadang memanfaatkan nasionalisme sebagai dalih penaklukan. “Mengutip Dahlan Ranuwihardjo, nasionalisme Indonesia adalah melawan penjajahan dan menentang kolonialisme. Jadi nasionalisme Indonesia adalah antikolonialisme,” tegasnya.
Menurutnya, kolonialisme merupakan tindakan tirani yang merampas hak suatu bangsa, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan ajaran agama. Oleh karena itu, ia menambahkan, “Dengan demikian nasionalisme Indonesia selain bersifat antikolonialisme juga religius.” Dua dimensi ini, menurut Viva Yoga, tidak dapat dipisahkan ketika membahas identitas kebangsaan Indonesia.
Pengalaman Viva Yoga sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama dua periode juga menjadi rujukan dalam menyebarkan konsep Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang‑Undang Dasar 1945.
Selain topik kebangsaan, pertemuan itu juga menyinggung permasalahan pertanahan di area transmigrasi. Menanggapi pertanyaan seorang pengurus GMNI, Viva Yoga mengakui masih ada kasus tumpang tindih status lahan di beberapa lokasi transmigrasi. Ia menjelaskan bahwa benturan tersebut muncul ketika kepemilikan lahan secara administratif berbenturan dengan kawasan hutan, properti swasta, BUMN, atau bahkan wilayah negara lain. Sebagai contoh, ia menyebutkan suatu lahan transmigrasi yang memperoleh Sertifikat Hak Milik pada 1985, namun pada 2020 ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, memicu perselisihan hukum.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Hal seperti ini sering terjadi. Kementerian Transmigrasi saat ini sedang bekerja untuk menyelesaikan konflik‑konflik yang ada,” ujarnya. Ia juga mengingatkan keputusan Komisi V DPR RI yang menegaskan bahwa kawasan hutan yang berada di wilayah transmigrasi harus dicabut status kehutanan oleh Kementerian Kehutanan. “Kalau sudah menjadi kawasan transmigrasi dan terdapat tumpang tindih dengan kawasan kehutanan, maka Kementerian Kehutanan harus melepas status hutannya,” tambahnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional