- Wamendagri Akhmad Wiyagus mengunjungi Kabupaten Majalengka pada 12 November 2026 untuk mendorong percepatan penanggulangan TBC secara lintas sektor
- Kemendagri memastikan pemerintah daerah menjalankan kewajiban pelayanan dasar kesehatan sesuai amanat Pasal 28H UUD 1945
- Pemkab Majalengka telah mengintegrasikan program penanggulangan TBC ke dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD disertai alokasi anggaran APBD
WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyatakan bahwa upaya menekan angka penyebaran tuberkulosis tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendirian. Persoalan ini, kata dia, menyentuh aspek produktivitas kerja penderita sekaligus kondisi ekonomi keluarga yang menanggung beban selama proses penyembuhan berlangsung.
Pernyataan itu disampaikan Wiyagus dalam kunjungan kerja percepatan penanggulangan TBC bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Wiyagus menjelaskan, masa pengobatan TBC umumnya berlangsung antara tiga hingga enam bulan. Rentang waktu itu cukup panjang bagi penderita usia produktif, yang kerap tidak bisa bekerja secara penuh dan membutuhkan pendampingan anggota keluarga. Karena itu, penanganannya menuntut keterlibatan berbagai pihak di luar tenaga medis.
Kementerian Kesehatan sendiri telah menggandeng sejumlah mitra lintas sektor, termasuk untuk keperluan perbaikan rumah yang memiliki sanitasi dan ventilasi tidak memadai, serta pemenuhan kebutuhan gizi bersama Kementerian Sosial. "Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan," tegasnya.
Menurut Wiyagus, situasi itu mengharuskan keterlibatan aktif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kader kesehatan yang bertugas langsung di lapangan. Kementerian Dalam Negeri, selaku pembina umum pemerintahan daerah, memberikan dukungan penuh terhadap langkah teknis Kementerian Kesehatan sebagai perwujudan amanat Pasal 28H UUD 1945 tentang hak setiap warga negara atas layanan kesehatan yang layak.
Dalam kerangka itu, Kemendagri turut memastikan pemerintah daerah konsisten menjalankan urusan wajib di bidang pelayanan dasar kesehatan, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, sampai posyandu.
"Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan," jelasnya.
Wiyagus juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati Eman Suherman. Pemkab dinilai telah memasukkan program penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan daerah, yakni RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD, lengkap dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang disebutnya sudah lengkap, Wiyagus mendorong Pemkab Majalengka untuk memperkuat sistem pelaporan capaian serta menyampaikan rencana aksi daerah kepada Kemendagri. Langkah itu dinilai penting guna memperlancar proses pemantauan dan evaluasi dari tingkat pusat.
Wiyagus menutup arahannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga kekompakan dan koordinasi demi tercapainya target eliminasi TBC. "Program TB ini tidak terlalu sulit kalau kita bersatu padu dan terkoordinasi, tersinergi, dan terkolaborasi," tandasnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional