Poin Penting
  • Bima Arya soroti dua fokus utama penyelesaian konflik—status‑batas wilayah dan kesesuaian ruang‑pembangunan
  • Gubernur diminta menjadi simpul koordinasi lintas kabupaten/kota
  • Kemendagri akan perkuat sinkronisasi data spasial pusat‑daerah

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi perselisihan pemanfaatan hutan serta lahan. Dalam rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin 9 November 2026, ia menyoroti dua bidang yang harus menjadi prioritas bersama.

Menurut Bima Arya, pertama‑tama perlu ada kejelasan mengenai status lahan dan batas wilayah administratif. Kedua, penilaian harus mencakup kesesuaian antara penggunaan lahan—termasuk Hak Guna Usaha—dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta arah kebijakan pembangunan daerah. “Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kepastian batas wilayah menjadi faktor krusial untuk mencegah sengketa di lapangan. Penyelarasan data hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), RTRW, dan batas administrasi harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan yang memicu konflik.

Selain itu, Bima Arya menegaskan peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan‑persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen memperkuat sinkronisasi data spasial antara tingkat pusat dan daerah. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan data yang selaras sebagai acuan kebijakan bersama serta memperlancar penyelesaian sengketa penggunaan hutan dan lahan secara terpadu.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional