Poin Penting
  • Kepala daerah diminta mengubah visi menjadi kebijakan konkret
  • Penekanan pada perspektif jangka panjang dan ekosistem ekonomi lokal
  • Fokus pada pelayanan publik yang langsung dirasakan warga

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, mengajak para kepala daerah untuk meneguhkan visi kepemimpinan yang selaras dengan program pembangunan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka Lokakarya Uji Coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah untuk Pemenuhan Layanan Dasar yang Inklusif, yang dilangsungkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Selasa 3 November 2026.

Bima menegaskan bahwa kepemimpinan daerah tidak cukup hanya mengandalkan visi yang inspiratif; kepala daerah juga wajib mengkonversinya menjadi kebijakan dan program pembangunan yang nyata. Ia menyoroti perlunya kemampuan menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta kesesuaian dengan agenda pemerintah pusat, agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan tidak sekadar menambah jumlah kegiatan.

Selanjutnya, Bima menekankan pentingnya meninjau kebijakan dari perspektif jangka panjang. Menurutnya, kepala daerah harus mengantisipasi tantangan demografis, transformasi ekonomi, kemajuan teknologi, serta isu lingkungan untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan saat ini sekaligus menyiapkan masa depan. “Yang penting adalah membuka perspektif, mendapatkan bigger picture, dan memiliki helicopter view,” ujarnya.

Dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, Bima mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah membangun ekosistem ekonomi yang inklusif. Ia menekankan agar kepala daerah memahami potensi ekonomi lokal dan memastikan setiap program memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penggunaan data yang akurat dalam perencanaan dan penetapan kebijakan juga menjadi sorotan, dengan harapan setiap intervensi tepat sasaran sesuai indikator pembangunan daerah.

Mengenai pelayanan publik, Bima menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan langsung oleh warga. Ia menyoroti layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya sebagai tolok ukur kualitas pemerintahan daerah. “Wajah negara itu hadir di loket Dukcapil, wajah negara itu hadir di Posyandu. Wajah negara bukan ditampilkan lewat retorika yang indah, tetapi melalui petugas loket yang memberikan pelayanan dengan baik,” tegasnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Petra Karetji selaku Team Leader Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia‑Indonesia (SKALA), perwakilan Australian National University Budy P. Resosudarmo, serta Matheos Tan, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), bersama sejumlah pihak terkait lainnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional