Poin Penting
  • Wamendagri Akhmad Wiyagus mengusulkan kolaborasi Pemda dan pesantren dalam program bebas TBC
  • Peluncuran program di Pesantren Mawaridussalam, Deli Serdang, 4 November 2026
  • Desa siaga TBC di Deli Serdang telah mencakup hampir 50% wilayah

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pesantren untuk mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC). Pernyataan tersebut disampaikan pada acara peluncuran inisiatif “Pesantren Bebas Tuberkulosis” yang diadakan di Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Rabu (4/11/2026).

Menurut Wiyagus, lingkungan pesantren yang bersifat komunal menuntut adanya strategi pencegahan dan pengendalian TBC yang terstruktur. Ia menambahkan, “Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan keagamaan yang memiliki karakteristik kehidupan komunal di mana para santri tinggal belajar, kemudian berkegiatan beribadah, dan beraktivitas bersama-sama dalam satu lingkungan dan tentunya interaksi intensif ini perlu formula ataupun pola pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis secara terencana.”

Wiyagus mengaitkan upaya tersebut dengan mandat konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat serta menegaskan kewajiban negara menyediakan layanan kesehatan. Ia menegaskan peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam membimbing dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, serta mengajak pemerintah daerah memasukkan program TBC ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan rencana strategis OPD.

Selain perencanaan, Wiyagus menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai agar program dapat dijalankan secara berkelanjutan hingga tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan puskesmas. Ia memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah mendirikan “desa siaga TBC” dengan cakupan hampir 50 % wilayah, menyebutnya sebagai fondasi kuat untuk memperluas jangkauan penanganan penyakit melalui kerja sama dengan pesantren.

“Meskipun pesantren berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, para santri yang berada di dalamnya tetap menjadi bagian dari masyarakat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Wiyagus menambahkan bahwa upaya penanggulangan TBC selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menjadi bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045 yang menuntut masyarakat sehat dan produktif. Ia menutup dengan menegaskan, “Sekali lagi kami dari Kementerian Dalam Negeri menyambut baik komitmen dari pesantren yang ingin terlibat langsung dalam penanggulangan tuberkulosis yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis.”

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta pejabat terkait lainnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional