- Wamendagri Akhmad Wiyagus meminta kepala daerah se-Sulsel membuktikan komitmen integritas demi pengelolaan anggaran yang tepat sasaran
- Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Makassar
- Terdapat langkah konkret pencegahan korupsi termasuk penguatan APIP dan pemetaan risiko pada delapan area prioritas
WartaPurwakarta - Para kepala daerah di seluruh Sulawesi Selatan diminta membuktikan komitmen integritas yang telah diteken melalui aksi konkret di lapangan. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Akhmad Wiyagus guna menjamin alokasi kas daerah tersalurkan tepat sasaran bagi kemakmuran warga.
Arahan tersebut diutarakan Wiyagus kala memberikan paparan utama pada agenda Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Kamis (5/11/2026).
Wiyagus menerangkan, tata kelola pemerintahan di tingkat daerah wajib diselenggarakan secara bersih, berkeadilan, serta demokratis sebagaimana mandat konstitusi. Menurutnya, kepala daerah memikul beban moral dalam mengelola kas publik secara terbuka, bukan sekadar bertindak selaku pengelola birokrasi semata.
“Kalau saya adopsi kata-kata Pak Presiden Prabowo, bahwa setiap rupiah harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Wiyagus di hadapan para kepala daerah yang hadir.
Ia memandang tujuan tersebut hanya dapat terwujud jika para pemangku kepentingan memiliki integritas yang kokoh. Ujian integritas sesungguhnya berada pada kesesuaian antara ikrar tertulis dan realisasi kerja di lapangan sesuai batas wewenang tiap wilayah.
Di samping itu, Wiyagus menggarisbawahi bahwa fokus penanganan tindak pidana korupsi pada masa sekarang lebih bertumpu pada pencegahan yang menyeluruh, sedangkan tindakan hukum formal menjadi instrumen pamungkas. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas supervisi intensif sejak masa penyusunan rancangan anggaran.
Untuk memaksimalkan upaya preventif, kepala daerah diarahkan menjalankan sejumlah langkah terukur. Upaya ini diawali dengan identifikasi risiko mendalam terhadap delapan fokus pembenahan tata kelola dan lini strategis yang membutuhkan atensi khusus.
Berikutnya, mekanisme kontrol internal perlu diperkokoh mulai dari babak perencanaan, penyusunan bujet, pengerjaan program, sampai ke tahapan pencairan dana. Posisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut didorong agar makin optimal sebagai mitra strategis pimpinan daerah sekaligus detektor peringatan dini potensi pelanggaran.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“APIP sebagai early warning pimpinan, bukan untuk dimusuhi, tetapi sebagai partner untuk memproteksi bahwa kebijakan dari para kepala daerah ini benar-benar sesuai aturan,” jelas Wiyagus.
Wiyagus menandaskan pentingnya konsistensi kepala daerah se-Sulsel dalam mempertahankan integritas pada tiap keputusan politik anggaran, sebab ketangguhan dan stabilitas nasional berakar kuat pada mutu penyelenggaraan birokrasi daerah. Tata kelola yang bebas penyelewengan dinilai menjadi warisan berharga untuk keberlanjutan masa depan.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional