Poin Penting
  • Wamendagri Ribka Haluk menekankan perlunya sinergi DPD RI dan pemerintah untuk menerjemahkan aspirasi daerah menjadi kebijakan konkret
  • Kemendagri siap memetakan kapasitas fiskal daerah guna mengidentifikasi wilayah yang butuh intervensi langsung
  • Ribka mendorong koordinasi lintas kementerian demi pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa kolaborasi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pemerintah harus diperkuat agar aspirasi yang datang dari daerah benar-benar bisa diterjemahkan menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Ribka saat hadir dalam acara Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara yang digelar di JW Marriott Hotel, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Menurutnya, setiap aspirasi yang berhasil diserap anggota DPD RI semestinya mendapat tindak lanjut nyata lewat program kerja pemerintah yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali," kata Ribka.

Ia menilai peran DPD RI tidak cukup hanya mendorong lahirnya regulasi. Pengawalan terhadap pelaksanaan regulasi di tingkat daerah, kata dia, sama pentingnya, dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan aturan yang ada benar-benar menjawab persoalan riil di masyarakat.

Ribka juga menyoroti kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah yang hingga kini masih menjadi hambatan bagi pemerataan pembangunan. Kemendagri, ujarnya, siap mengoptimalkan data dan peta kapasitas fiskal daerah sebagai instrumen untuk mengenali wilayah mana saja yang paling membutuhkan dukungan segera.

"Kita memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kita ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kita harus mulai berbenah-benah," jelasnya.

Berdasarkan hasil pemetaan fiskal itu, Ribka mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus sekaligus turun tangan langsung ke daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas. Intervensi tersebut, tegasnya, harus diarahkan pada program-program yang berpihak kepada rakyat sehingga pelayanan publik bisa dinikmati secara merata di seluruh wilayah.

Mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah itu menambahkan, kerumitan tantangan pembangunan daerah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Koordinasi dan komunikasi yang lebih erat antarkementerian dan lembaga, menurutnya, menjadi prasyarat agar dukungan pemerintah pusat lebih tepat sasaran dan laju pemerataan pembangunan nasional bisa dipercepat.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional