Poin Penting
  • MK menyatakan tidak menemukan ijazah setara SMA milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam sidang PHPU
  • Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menegaskan perbedaan antara "tidak ada" dan "belum ditemukan" merujuk bunyi putusan MK
  • MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pemohon bukan peserta pilpres

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto memberikan penjelasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyoroti dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan bahwa putusan tersebut tidak menyatakan ijazah setara SMA milik Gibran tidak ada, melainkan belum berhasil ditemukan.

"Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan. Belum diketemukan. Sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan belum diketemukan," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Bambang merujuk langsung pada redaksi putusan MK yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

Dalam pertimbangannya, Arsul menyampaikan, "Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu."

Arsul menambahkan bahwa fakta tersebut diperkuat oleh keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan. Keterangan itu mengungkap bahwa dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri Gibran tidak memuat bukti berupa ijazah, sertifikat, maupun diploma. Dokumen yang digunakan justru berupa certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades.

Meski demikian, MK memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024 tidak dapat diterima. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan dalam sidang putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, "Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima." MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta pilpres.

Bambang mengakui situasi pascaputusan MK masih terus berkembang dan belum dapat diprediksi arahnya. Ia pun menilai putusan tersebut belum berdampak pada legitimasi Gibran selaku wakil presiden.

"Ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," kata Bambang.

Saat dimintai tanggapan mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto atas putusan MK tersebut, Bambang mengaku belum memiliki informasi. "Saya belum ketemu sama Pak Presiden, sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau. Karena kesibukan beliau saya juga sedang banyak hal yang harus saya urusi di DPR terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang. Kita konsentrasi belum ke sana," kata Bambang.

Sumber: Pojok Satu