- MK tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran namun tidak mendiskualifikasinya
- Gibran berjanji akan menindaklanjuti dokumen pendidikan asing yang diperlukan
- Ahli Bivitri Susanti menilai putusan MK tidak menutup peluang peninjauan dokumen lebih lanjut
WartaPurwakarta - Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Wakil Presiden, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti masalah dokumen pendidikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti kurangnya bukti kelulusan setara SMA pada proses pencalonannya di Pilpres 2024.
Dalam pernyataan yang dilansir Antara pada Rabu, 7 Oktober 2026, ia menyampaikan penghormatan terhadap seluruh tahapan persidangan di MK. “Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” ujarnya.
Sidang MK pada Selasa, 6 Oktober 2026, mengungkap tidak adanya dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah setara SMA ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden. Meskipun temuan tersebut tercatat, MK tidak memutuskan diskualifikasi karena pengajuan petisi dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Menanggapi temuan itu, Gibran menjelaskan bahwa ia melanjutkan pendidikan hingga tingkat sarjana di Singapura. “Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” katanya. Ia menambahkan bahwa dokumen penyetaraan dari luar negeri akan segera diproses, “Itu nanti segera kami follow up.”
Persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, mengharuskan kelulusan setidaknya setara SMA.
Bivitri Susanti, yang mewakili pihak pemohon, menilai putusan MK tidak serta merta menutup isu tersebut. Dalam unggahan di Threads pada Rabu, 7 Oktober 2026, ia menuliskan: “MK berkesimpulan, ijazah SMA Gibran memang tidak ada. Tapi MK tidak lanjut menimbang hal-hal yang diminta pemohon karena pemohon dianggap tidak punya dasar untuk memohonkan perkara ini (legal standing). Istilah hukumnya tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard).”
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurut Bivitri, pertimbangan tersebut memberikan tekanan pada lembaga lain untuk menelusuri kembali dokumen pendidikan Gibran yang belum terverifikasi.
Kasus ini tetap menjadi sorotan publik, mengingat implikasinya terhadap kelayakan calon pada pemilihan presiden mendatang.
Sumber: Pojok Satu