- Gibran bersedia hadirkan dokumen bukti ijazah di sidang PTUN Jakarta
- Penggugat PT Mercy Toga Kirana menarik gugatannya
- Kuasa hukum Gibran menolak pencabutan gugatan, tetap melindungi reputasi klien
WartaPurwakarta - Wapres Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan kesiapan dirinya untuk mengemukakan semua berkas terkait ijazah pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan usai melaksanakan shalat Jumat di wilayah Jakarta Barat pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Menurut Gibran, timnya telah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses pembuktian, termasuk surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas (SMA) yang dipersoalkan. Ia menambahkan, “Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian, dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur.”
Kasus ini melibatkan PT Mercy Toga Kirana yang mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, atas keberadaan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D DI/KS/2019. Surat tersebut menyatakan bahwa kelulusan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, setara dengan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.
Pada tahap yang sama, PT Mercy Toga Kirana memutuskan untuk menarik gugatan di PTUN Jakarta. Gibran menegaskan rasa hormatnya terhadap prosedur peradilan dan berharap proses berjalan lancar hingga menghasilkan kepastian bagi publik. Ia menambahkan, “Kita ini adalah negara hukum. Pengadilan ini adalah lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran.”
Selain itu, Gibran menyerahkan keputusan selanjutnya kepada majelis hakim, menegaskan bahwa semua pihak berada pada kedudukan yang setara di mata hukum. “Saya hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim,” tegasnya.
Di sisi lain, Ridha, perwakilan tim hukum Gibran, menyatakan keberatan atas penarikan gugatan tersebut. “Tapi dari kami karena kami di sini mempunyai tujuan untuk menjaga harkat dan martabat dari prinsipal kami dan untuk menjelaskan selurus-lurusnya dan untuk demi kepentingan umum juga, kami menolak, keberatan pencabutan tersebut,” ujarnya pada Kamis, 29 Oktober 2026, di kantor yang berlokasi di Jakarta Selatan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Meskipun penggugat telah mencabut tuntutan, proses persidangan tetap akan dilanjutkan, dengan keputusan akhir berada di tangan majelis hakim PTUN Jakarta.
Sumber: Pojok Satu